Kinerja Keuangan Kemenhub Pada Akhir Tahun Optimis Capai Target

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat menghadiri Raker dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (24/8/2022). (dok. dephub.go.id)
Bagikan

Realisasi kinerja keuangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Agustus tahun 2022 sebesar 52,6% atau Rp16,8 triliun dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp31,94 triliun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan optimistis pada akhir tahun mampu mencapai target prognosa sebesar 95,90%.

Pada tahun 2022, pagu awal Kemenhub sebesar 32,94%, kemudian dengan adanya penyesuaian (automatic adjustment) dan rekomposisi anggaran, pagu akhir menurun menjadi sebesar Rp31,94 triliun.

“Adanya kebijakan Automatic Adjustment memang mempengaruhi  ruang fiskal dalam rangka memenuhi program prioritas nasional. Namun dengan keterbatasan yang ada, kami berupaya memastikan aspek keselamatan, layanan dan kebutuhan infrastruktur prioritas tetap berjalan,” ujarnya saat menghadiri Raker dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Adapun realisasi kinerja anggaran tahun 2022 per jenis belanja, adalah Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp3,72 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,51 triliun atau 67,4%, Belanja Barang dengan pagu Rp13,73 triliun dengan realisasi sebesar Rp6,95 triliun atau 50,6%, dan Belanja Modal dengan pagu Rp14,49 triliun dengan realisasi sebesar Rp7,34 triliun atau 50,6%.

Menhub mengungkapkan, sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja anggaran, yaitu mengawal secara ketat Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan pelaksanaan sesuai target yang direncanakan.

Baca juga :   Kemenhub Dorong Produktivitas Pelabuhan Kuala Tanjung Layani KEK Sei Mangkei

Upaya lainnya adalah dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), merevisi terhadap sisa kontrak dan buka tanda blokir dan memanfaatkan fleksibilitas Automatic Adjustment untuk kegiatan yang lebih feasible atau kegiatan direktif yang penting dan mendesak.

Menhub menuturkan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub sampai dengan 22 Agustus 2022 sebesar Rp5,32 triliun atau 62,61% dari target akhir sebesar Rp8,51 triliun.

“Realisasi terbesar PNBP adalah pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp2,93 triliun yang terdiri atas PNBP Fungsional sebesar Rp4,9 triliun dan PNBP Non fungsional Rp336 miliar,” jelas Menhub.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai rencana kerja anggaran Kemenhub tahun 2023.

Pagu Kebutuhan Kemenhub pada tahun 2023 sebesar Rp73,84 triliun, dengan Pagu Indikatif Rp33,02 triliun, dan selanjutnya ditetapkan Pagu Anggaran sebesar Rp33,44 triliun.

Adapun komposisi Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2023 menurut Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal Rp541,15 miliar, Inspektorat Jenderal Rp96,65 miliar, dan Ditjen Perhubungan Darat Rp5,46 triliun.

Baca juga :   Kota Lama Semarang Bisa Jadi Percontohan dalam Pengembangan Parekraf

Selain itu, pagu anggaran Ditjen Perhubungan Laut Rp8,79 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp7,18 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp7,27 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp164,69 miliar, BPSDM Perhubungan Rp3,67 triliun, dan BPTJ Rp259,71 miliar.

Ada empat agenda rapat yang dibahas pada rapat dengan Komisi V DPR, yakni laporan keuangan tahun 2021, realisasi anggaran sampai dengan Agustus 2022, pembahasan RKA K/L tahun 2023, dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan disampaikan oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, yaitu Komisi V DPR memberikan apresiasi kepada Kemenhub yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pada tahun 2021.

Selain itu, Komisi V DPR meminta Kemenhub untuk meningkatkan capaian serapan anggaran sesuai saran dan masukan dari Komisi V DPR.

Kemudian, Komisi V DPR memahami penjelasan Kemenhub terhadap alokasi anggaran Kemenhub tahun 2023.

Selanjutnya, Komisi V DPR bersama Kemenhub akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR. B

Komentar

Bagikan