Dalam upaya mewujudkan sistem mobilitas perkotaan yang lebih terintegrasi, efisien dan berkelanjutan di kawasan Bandung Raya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) membahas keberlanjutan pembangunan Bus Rapid Transit Bandung Basin Metropolitan Area (BRT BBMA) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Kantor Wali Kota Bandung.
Selaku Ketua Project Implementation Unit (PIU), Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir menyampaikan kehadiran BRT nantinya diharapkan mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransportasi sehari – hari melalui pelayanan yang aman, nyaman, tepat waktu dan mudah diakses.
“Pembangunan BRT BBMA bukan sekedar pembangunan fisik halte maupun fasilitas koridor, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi publik yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ungkapnya di Jakarta.
Muiz menyebutkan, keberhasilan implementasi BRT BBMA juga sangat bergantung pada dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan maupun masyarakat pengguna layanan.
Adapun untuk penyiapan operasional BRT BBMA di tahun 2027, terdapat beberapa lokasi yang akan dibangun menjadi Depo, yaitu Depo Leuwipanjang yang dapat menampung sebanyak 20 unit bus dan Depo Cicaheum dengan kapasitas 59 unit bus.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi melalui BRT BBMA.
“Saat ini, pekerjaan di Depo Leuwipanjang dan Depo Cicaheum sedang berjalan. Di lapangan memang ditemukan beberapa tantangan, seperti angkutan umum yang masih beroperasi di terminal Cicaheum dan juga masih terdapat pedagang di area terminal tersebut,” ujarnya.
Namun demikian, pihaknya menyatakan segera menyelesaikan beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan, sehingga diharapkan progres penyiapan operasional BRT berjalan dengan lancar. B
