Selama 10 tahun melayani masyarakat Indonesia, Tol Laut telah mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah trayek, muatan, maupun armada kapal.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
Menurutnya, dasar inisiasi Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan layanan Tol Laut adalah angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, ditandai dengan adanya disparitas harga.
“Tahun 2015 kami memulai layanan Tol Laut yang menghubungkan titik-titik di barat dan timur, dari awalnya tiga trayek menjadi 39 trayek,” ungkap Menhub
Melalui Tol Laut, pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan wilayah – wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP).
Tujuan dari Tol Laut, lanjut Menhub, adalah untuk menghindari kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga.
Adapun jumlah muatan berkembang dari tahun 2015 yang hanya memuat 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 989,75 ton dengan 31.878 TEUs pada tahun 2023.
Jumlah Kapal yang awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 3 unit kapal telah berkembang menjadi 39 Kapal pada tahun 2024.
Kemudian, jumlah trayek juga mengalami perkembangan dari tahun 2015 yang hanya terdapat tiga trayek menjadi 39 trayek pada tahun 2024.
Jumlah Pelabuhan Singgah dari awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 11 pelabuhan berkembang menjadi 114 pelabuhan pada tahun 2024.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melakukan upaya perbaikan dan evaluasi pelaksanaan program Tol Laut untuk memastikan pemanfaatannya yang tepat, efektif dan efisien.
Menhub menjelaskan, dalam mengembangkan tol laut, Kemenhub terus meminta masukan dari para stakeholder, termasuk menampung masukan dari masyarakat.
“Kami berdiskusi dengan INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) untuk melihat mana trayek yang perlu disubsidi dan mana yang sudah bisa komersil. Ketika satu trayek sudah bisa komersil, maka subsidi kami alihkan ke trayek lainnya,” jelasnya.
Keberadaan Tol Laut telah membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi.
Lebih dari itu, Tol Laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung hari besar keagamanan dan mengangkut bantuan komanusiaan dan bencana alam.
Sebagai alat transportasi logistik, Tol Laut tidak hanya mengirim barang ke wilayah-wilayah ini, tetapi juga membawa kembali hasil produksi lokal, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Menhub mendorong kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga fungsi angkutan tol laut dapat dimaksimalkan, baik untuk pengiriman barang maupun membawa kembali hasil produksi lokal.
“Pemerintah daerah, kami harapan lebih proaktif untuk mendorong produktivitas daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menambahkan, kebijakan layanan tol laut merupakan kolaborasi Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, serta operator kapal.
“Sejauh ini, bila kita lihat perkembangan dari 2015-2024, terjadi penurunan disparitas harga yang cukup signifikan dan rata – rata inflasi di bawah target sasaran. Itulah capaian program tol laut,” tuturnya. B