Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk menambah 30 rangkaian baru Kereta Rel Listrik (KRL) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Presiden Prabowo Subianto menyatakan hal tersebut saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta pada Selasa (4/11/2025).
“Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong, rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang US$9 juta. Beliau ajukan totalnya Rp4,8 triliun. Saya setujui, tidak. Tidak Rp4,8 triliun, Rp5 triliun saya setujui,” katanya.
Presiden menegaskan, penambahan armada KRL merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas transportasi publik dan pelayanan bagi masyarakat.
“Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan,” tegasnya.
Dia meminta jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mempercepat realisasi proyek tersebut dalam waktu maksimal satu tahun.
“Yang saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Dirut KAI? Berapa? Ini didengar loh. enam bulan? Sudah lah kita kasih, saya satu tahun. Nanti, dia stres tidak bisa tidur, ya kan, tapi satu tahun harus,” tuturnya.
Kepala Negara juga menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan kualitas layanan KAI yang kini dinilainya setara dengan negara maju.
“Saya sering di luar negeri, tetapi kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api di mana pun. Cobalah, kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat yang dikagumi bangsa lain, ya mbok ya kita juga hormati dan kita hargai,” tuturnya.
Dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perkeretaapian akan diperluas untuk wilayah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, dengan tujuan menurunkan biaya logistik nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kereta api kita akan kita perbesar di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api, biaya logistik akan turun. Biaya ekonomi akan turun. Kita akan kompetitif, kesejahteraan akan meningkat,” tutur Presiden. B
