Pemerintah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat memberikan subsidi angkutan darat ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabuaten Majalengka dari beberapa kota, bahkan ada yang gratis.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat Dhani Gumelar, pemerintah membayar tiket per orang yang naik angkutan darat dari dan ke Bandara Kertajati.
“PSO (Publik Services Obligation) sudah dilakukan. Sekarang itu yang angkutan darat itu bahkan digratiskan, kita membayar operatornya per orang yang naik,” jelasnya di Bandung.
Dhani menuturkan bahwa hal ini dalam rangka menjawab pertanyaan soal konektivitas Bandara Kertajati yang dinilai kurang strategis, karena ada stigma Bandara Kertajati susah dijangkau dari Bandung, yang merupakan ibu kota dan kota terbesar di Jawa Barat, bahkan dari kota terdekatnya di wilayah Majalengka, Indramayu, Cirebon dan Kuningan.
Karena stigma tersebut, lanjutnya, banyak warga Jawa Barat, khususnya Bandung yang memilih untuk menggunakan Bandara Halim Perdanakusuma atau Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan udara, karena dinilai lebih mudah dan lebih cepat, apalagi ada Kereta Api Cepat Whoosh.
“Efeknya Bandara Kertajati sepi dan kini tidak ada penerbangan domestik yang terbang dan mendarat di sana,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa sebenarnya konektivitas masih aman dengan ada Cisumdawu, yakni jalan tol yang menghubungkan Cileunyi, Sumedang dan Dawuan di Jawa Barat, bahkan waktu perjalanan kurang lebih satu setengah jam.
“Pemerintah masih memberikan antarmoda gratis untuk yang mau terbang melalui Bandara Ketajati saat ini dari Bandung maupun Cirebon, sama beberapa daerah lain, masih ada itu,” tutur Dhani.
Namun, lanjutnya, dengan perkembangan terbaru saat ini hanya tersisa penerbangan internasional ke Singapura dair bandara Kertajati, sehingga Dinas Perhubungan Jawa Barat tengah sinkronisasi antara data penerbangan dengan data angkutan.
Atas kondisi yang tengah dihadapi Kertajati, Dhani menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengupayakan berbagai langkah, seperti menggandeng maskapai Susi Air untuk membuka lima jurusan baru dan menjadikannya sebagai hub pemberangkatan haji, umrah, serta usaha lainnya.
Upaya tersebut, katanya, sebagai persiapan atas kebijakan pemerintah pusat yang kemungkinan berpengaruh ke Bandara Kertajati, bahkan informasinya mulai 1 Juli 2025 dibatasi 50% dan ke depannya akan ditutup sama sekali.
“Sebagai informasi mulai tanggal 1 Juli penerbangan ke Bandara Halim itu dibatasi 50%. Kini saya lagi nunggu kebijakan lebih lanjut, informasinya katanya akan sama sekali tutup mungkin satu atau dua bulan ke depan, tapi sementara ini kita masih nunggu kajian dulu dari Kementerian Perhubungan,” katanya.
Dengan dana yang harus dikeluarkan Pemprov Jabar Rp60 miliar per tahun untuk operasional BIJB Kertajati, diinformasikan kini sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju bandara tersebut sejak 2 Juni 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan.
Dia mencontohkan, setelah tanggal tersebut maskapai Super Air Jet yang melayani penerbangan ke Medan, Denpasar dan Balikpapan Kalimantan Timur berhenti beroperasi dari dan ke Bandara Kertajati.
Penghentian penerbangan domestik ini, menurut informasi Pemprov Jabar, karena keterbatasan armada dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia dan Malaysia Airlines, serta okupansi di bandara tersebut juga rendah.
Namun, Bandara Kertajati sampai dengan saat ini masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang setiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot. B
