Kemenhub Gandeng Ombudsman Tingkatkan Layanan Publik

Saat Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama dengan Ketua Ombudsman Mokhamad Najih usai menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan, di Gedung Ombudsman, Jakarta pada Jumat (10/3/2023). (dok. kemenhub)
advertisements

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkomitmen untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upayanya adalah dengan menggandeng Ombudsman.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama dengan Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan, yang berlangsung di Gedung Ombudsman, Jakarta pada Jumat (10/3/2023).

Kedatangan Menhub ke kantor Ombudsman, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Ombudsman, sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi pencegahan maladministrasi, penyelesaian laporan atau pengaduan atas pelayanan publik di bidang transportasi, pertukaran data dan atau informasi, upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia; serta sosialisasi, edukasi, dan publikasi program antara kedua pihak.

Menhub mengatakan, isu pelayanan publik menjadi isu yang strategis di era kemajuan dan keterbukaan informasi saat ini, seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya atas pelayanan publik.

Baca juga :   Pelabuhan Pantoloan Catat Kinerja Positif Sepanjang 2023

Ombudsman merupakan mitra strategis bagi Kemenhub yang selalu memberikan masukan, saran dan rekomendasi terkait pelayanan publik di bidang transportasi.

Segala masukan yang diberikan oleh Ombudsman akan menjadi dasar tindak lanjut perbaikan pelayanan.

Menhub berharap, kerja sama yang dilakukan dengan Ombudsman kali ini menjadi momentum peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi.

“Kami secara intensif berkoordinasi dengan Ombudsman. Terima kasih atas berbagai catatan yang diberikan kepada kami. Memang pelayanan yang kami berikan masih jauh dari sempurna, tapi kami akan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan layanan transportasi publik agar semakin baik lagi kedepannya,” tutur Menhub.

Bersamaan dengan penandatangan Nota Kesepahaman, juga dilakukan peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2022 dan Peluncuran Aplikasi Simpel 4.0 Ombudsman, sebuah sistem digitalisasi manajemen penyelesaian laporan, termasuk untuk data base dan sarana komunikasi dengan masyarakat pelapor pelayanan publik.

Baca juga :   Diskusi Publik Konektivitas Transportasi tentang Integrasi Antarmoda Permudah Kaum Perempuan dan UMKM

Berdasarkan laporan tahunan tersebut, disebutkan bahwa Ombudsman telah menerima sebanyak 8.292 laporan masyarakat dan menerima 11.427 konsultasi masyarakat di seluruh Indonesia.

Ombudsman menyebutkan, berdasarkan penilaian kepatuhan instansi publik untuk memenuhi standar pelayanan publik, tingkat kepatuhan instansi publik cenderung meningkat.

Ombudsman juga menilai sebanyak 587 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Hadir dalam kegiatan ini, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dan para pimpinan dari Kementerian/Lembaga Negara di antaranya ANRI, Setneg, Kemenkumham, Kominfo, Kemenpan-RB, dan Bappenas. B

 

 

Komentar