Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut segera memperbarui keberadaan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tarakan dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Provinsi Kalimantan Utara.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Kenavigasian Capt. Budi Mantoro saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Rencana Perubahan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tarakan di Hotel Santika Mega City Bekasi, baru-baru ini.
”Alur pelayaran yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 141 Tahun 2020 tentang penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tarakan akan kita review kembali apakah masih memadai atau tidak untuk mengakomodir lalu lintas kapal yang semakin padat di sekitar Pelabuhan Tarakan,” ungkapnya.
Capt. Budi menjelaskan, urgensi dilakukannya evaluasi dan penyesuaian alur adalah untuk mencegah adanya musibah, seperti tubrukan, tenggelam, terbakar dan kandas.
Hal tersebut didukung dengan perubahan kondisi perairan dari tahun-tahun sebelumnya yang harus menjadi perhatian.
”Kondisi perairan seperti kedalaman arus, atau adanya pengendapan lumpur mungkin telah berubah sejak penetapan alur pelayaran sebelumnya. Revisi diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini,” katanya.
Sebagai informasi, Pelabuhan Tarakan memegang peranan penting sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebagai penghubung mata rantai transportasi antar pelabuhan dan menjadi tempat kegiatan bongkar muat bagi penumpang, serta barang.
“Pelabuhan Tarakan saat ini masih menjadi pusat aktivitas logistik dan penumpang serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, bahkan masih menjadi primadona bagi pelaku usaha di sekitar pelabuhan Tarakan,” jelas Capt. Budi.
Perkembangan aktivitas kepelabuhanan ini, lanjutnya, juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi revisi penetapan alur pelayaran.
”Pelabuhan Tarakan dari tahun ke tahun telah mengalami perkembangan dalam hal kapasitas, fasilitas, atau aktivitas bongkar muat yang memerlukan penyesuaian alur pelayaran agar lebih efisien dan lancar,” jelasnya.
Oleh karena itu, Direktur Kenavigasian menggarisbawahi bahwa updating Alur Pelayaran Pelabuhan Tarakan sudah selayaknya dilaksanakan, sehingga dapat memperoleh alur pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan dan kelancaran bernavigasi, serta melindungi kelestarian lingkungan maritim.
“Melalui FGD ini, kami juga mendorong sinergitas dan kerja sama antar instansi dan para stakeholder untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat,” tutur Capt. Budi.
Adapun kegiatan FGD yang diselenggarakan secara luring dan daring ini turut diikuti oleh peserta yang berasal dari Pushidrosal, Kemenko Marves, KKP, BIG, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan, serta perwakilan Kantor Distrik Navigasi Tipe A di seluruh Indonesia. B
