Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menggelar pertemuan di Markas Besar International Maritime Organization (IMO) London untuk membahas kerja sama antara Indonesia dan Jepang di bidang transportasi laut.
Rapat yang dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Laut Capt Antoni Arif Priadi, menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rencana kerjasama yang positif.
Capt. Antoni mengungkapkan, satu poin utama yang dibahas adalah terkait dukungan pemerintah Jepang terhadap pencalonan Indonesia pada keanggotaan dewan IMO kategori C tahun 2024-2025.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan ini, sambil menyampaikan selamat kepada Jepang yang juga terpilih kembali pada keanggotaan dewan IMO kategori A tahun 2024-2025,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Indonesia menyuarakan keinginan untuk meningkatkan kerjasama di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya terkait penerimaan tenaga pelaut Indonesia di kapal-kapal berbendera Jepang.
“Selain itu, Indonesia juga menawarkan kerjasama riset dan pelatihan dalam pengembangan dan penerapan Maritime Autonomous Surface Ships (MASS),” ungkapnya.
Pertemuan juga mencakup diskusi mengenai Green Shipping dan Decarbonisasi. Indonesia menginginkan bantuan Jepang dalam uji coba penggunaan biofuel pada mesin-mesin buatan Jepang, seperti Akasaka dan Yanmar.
“Kami menawarkan adanya Kerjasama riset dan pelatihan dalam pengembangan dan penerapan Green Shipping. Dan bersedia menerima hibah kapal atau teknologi Jepang yang telah menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk menerima untuk transfer teknologinya,” jelasnya.
Dalam tanggapannya, Director Ocean Development and Environment Policy Division Maritime Bureau MLIT Imai Shin menyampaikan berbagai hal terkait kebutuhan Jepang akan tenaga pelaut, pengembangan teknologi MASS, dan kajian terkait penggunaan bahan bakar ramah lingkungan.
Dia mengungkapkan bahwa saat ini Jepang memang membutuhkan banyak tenaga pelaut untuk mengoperasikan kapal domestik Jepang, tapi SDM yang dimiliki Jepang saat ini tidak mencukupi sehingga direncanakan akan menerima pelaut asing pada kapal-kapal berbendera Jepang yang beroperasi di domestik.
Terkait hal ini, lanjutnya, Pemerintah Jepang masih akan melakukan pengaturan internal karena mekanisme saat ini yang berlaku kapal domestik Jepang harus diawaki pelaut berkewarganegaraan Jepang.
Pemerintah Jepang akan melakukan koordinasi dengan asosiasi pelayaran di Jepang untuk pembahasan mekanismenya. Jepang juga telah memiliki training centre dan metode pengujian untuk dapat bekerja di kapal berbendera Jepang.
Terkait dengan pengembangan teknologi MASS, Jepang mengundang banyak negara untuk mengikuti workshop di Jepang terkait penarapan konvensi IMO, termasuk terkait aturan MASS.
Tahun 2025 pemerintah Jepang menargetkan dapat mengoperasikan kapal MASS diperairan Jepang, saat ini pemerintah Jepang banyak melakukan kajian terkait MASS karena banyak isu terkait MASS tidak hanya masalah teknologi kapalnya, tapi juga masalah lingkungan perairan, kelembagaan, aturan dan lainnya.
Jepang akan melakukan sharing informasi terkait penerapan MASS yang dioperasikan di perairan Jepang dan perairan internasional nantinya.
Terkait dengan penerapan green shipping, saat ini Jepang sedang melakukan kajian penggunaan bahan bakar ammonia dengan segala keuntungan dan dampaknya, ammonia merupakan bahan yang beracun sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya termasuk terhadap kebocoran dari kapal ke perairan.
Jepang juga melakukan kajian terkait penggunaan bahan bakar Hydrogen untuk melakukan perbandingannya dengan bahan bakar ammonia pada saat yang sama.
Jepang menyambut baik adanya pertemuan ini dan akan menindaklanjuti penawaran dan permintaan Indonesia di internal kementerian Jepang.
Mengakhiri pertemuan ini, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyatakan bahwa hasil diskusi ini dapat diwujudkan dalam bentuk MoU di tingkatan Menteri dan MoA di tingkatan Dirjen.
Kerja sama antara Indonesia dan Jepang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan sektor transportasi laut kedua negara.
Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Athub KBRI London, Athub KBRI Kuala Lumpur, Kasubdit Keselamatan Kapal, Direktur Armada PT PIS, Director Ocean Development and Environment Policy Division Maritime Bureau MLIT, Chief International Planning and Coordination Office General Affairs Division Maritime Bureau MLIT. B
