Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk bertindak cepat dan efisien dalam mengatasi masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah akibat buntut kemarau panjang. Dia menekankan ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap rakyat.
“Saya mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu droping air bersih atau menyediakan infrastruktur penunjang lain,” ujar Puan melalui rilisnya, Rabu (13/9/2023).
Seperti diketahui, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih akibat wilayahnya kekeringan karena kemarau panjang. Beberapa di antaranya adalah tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Jeneponto.
Beberapa wilayah lain yang juga mengalami krisis air bersih akibat kekeringan adalah Bangka Belitung, sejumlah daerah di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Jawa Barat. Bahkan Pemkab Bekasi menetapkan status keadaan siaga darurat bencana kekeringan.
Di Jawa Tengah, banyak daerah yang sudah masuk kategori awas atau merah bencana kekeringan. Puan pun menyoroti krisis air bersih di Kabupaten Sukoharjo yang menyebabkan 8.002 jiwa di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Weru, Bulu dan Tawangsari terdampak.
“Krisis air bersih di Sukoharjo adalah cerminan dari masalah yang lebih besar di Indonesia, yaitu ketidakseimbangan antara suplai air dan permintaan yang terus meningkat,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu.
Penyebab kekeringan disinyalir karena musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sumur-sumur cadangan air bersih warga mengalami krisis debit air. Saat ini warga terdampak kekeringan di Sukoharjo mengharapkan dropping air bersih guna menunjang aktivitas sehari-hari. Puan meminta Pemerintah Daerah bekerja sama dengan stakeholders terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat. B
