Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo optimistis peningkatan kapasitas Dermaga I dan pembangunan Dermaga II Pelabuhan RoRo Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) meningkatkan perekonomian daerah setempat.
“Proyek dermaga Tanjung Uban tengah berlangsung dan ditargetkan rampung November 2026, sehingga sudah bisa melayani aktivitas masyarakat, kendaraan dan logistik pada perayaan Natal dan Tahun Baru,” katanya di Tanjungpinang.
Heru memproyeksikan peningkatan fasilitas pelabuhan kapal RoRo rute Tanjung Uban (Bintan) – Telaga Punggur (Batam) itu bisa mendongkrak kenaikan jumlah angkutan penumpang sebesar 4%, lalu kendaraan 26%, kemudian logistik empat persen dan jasa sandar 26% setiap tahunnya.
Lintasan ini merupakan rute paling padat di Kepri, terutama pada akhir pekan, libur nasional hingga musim mudik Lebaran.
Mobilitas penumpang hingga kendaraan rute Bintan – Batam atau sebaliknya sangat tinggi, karena kedua kawasan ini memiliki potensi pariwisata sebagai daya tarik, termasuk jalur pengiriman hasil pertanian dari Bintan ke Batam.
Selain itu, dengan dibangunnya dermaga berkapasitas menengah tersebut, ke depan kapal – kapal besar sudah bisa bersandar di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban.
“Potensi pendapatan ASDP juga diproyeksikan meningkat atas efek pembangunan dermaga Tanjung Uban maupun Telaga Punggur,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, Pelabuhan ASDP Tanjung Uban berada di bawah koordinasi operasional PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kota Batam, dengan mengelola total 20 kapal.
Secara geografis Kepri, Heru menambahkan, sangat strategis sebagai penghubung antarpulau hingga lintas provinsi, seperti Riau, Jambi dan Kalimantan Barat, termasuk wacana menghubungkan jalur pelayaran internasional Kepri ke Malaysia dan Singapura.
Manajemen ASDP berharap dukungan penuh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kontektivitas antarpulau, khususnya di wilayah Kepri dengan luas lautan mencapai 98%.
Penguatan konektivitas antarpulau diharapkan menjadi salah satu solusi menurunkan biaya logistik nasional, yaitu dari 14% menjadi 8%.
“Apalagi Kepri ini daerah kepulauan, biaya logistik antarpulau termasuk tinggi. Kalau dukungan konektivitas antarpulau belum bisa diwujudkan, maka sulit mencapai penurunan biaya logistik nasional,” tutur Heru.
Dia menegaskan, salah satu persoalan yang dihadapi ASDP adalah keterbatasan armada kapal RoRo, terlebih kapal yang beroperasi saat ini merupakan kapal – kapal hibah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Lanjutnya dari 300 lintasan yang dioperasikan ASDP, sebanyak 72% ialah lintasan perintis, terutama daerah – daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pedalaman (3TP), termasuk Kepri.
Persoalan lainnya, kapal – kapal milik BUMN ini rata – rata sudah berusia dewasa, sehingga harus bisa menjaga aspek 3S, yaitu Safety (keselamatan), Security (keamanan) dan Service (pelayanan).
“Kami membayangkan kalau tiap provinsi itu dapat Rp1 triliun untuk bangun kapal dan pelabuhan antarpulau yang memadai, sehingga dapat menekan biaya logistik tidak terlalu tinggi,” kata Heru. B
