Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memberi perhatian besar pada permasalahan kemacetan jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang sering terjadi utamanya saat peak season.
Maka dari itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajukan permohonan dukungan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna mengantisipasi permasalahan tersebut.
Menurutnya, permasalahan mulai dari pelebaran jalan menuju pelabuhan, penguatan kapasitas dermaga hingga percepatan Jalan Tol Besuki – Banyuwangi.
“Kami sudah berkirim surat kepada Menhub, meminta dukungan penanganan kemacetan menuju Pelabuhan Ketapang. Permasalahan kemacetan di Pelabuhan Ketapang ini sangat perlu dukungan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Bupati Ipuk menjelaskan, lintas Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk merupakan gerbang utama konektivitas Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.
Dalam surat tersebut, dia mengusulkan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat untuk penanganan kemacetan tersebut di antaranya mengusulkan pelebaran ruas jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang yang selama ini menjadi titik kemacetan kendaraan.
Titik kemacetan tersebut antara lain ruas Ketapang – Jembatan Sungai Selogiri, Watudodol – Jembatan Grand Watudodol dan jalur nasional di sepanjang Kecamatan Wongsorejo.
Selain itu, penambahan kapasitas armada kapal penyeberangan berkapasitas minimal 3.000 GT untuk meningkatkan daya angkut kendaraan dan penumpang di lintasan Ketapang – Gilimanuk.
Pemkab Banyuwangi juga mengajukan pembangunan dan rehabilitasi dermaga Movable Bridge (MB) agar mampu melayani kendaraan berat hingga kapasitas 50 ton, sehingga dapat mempercepat proses bongkar muat kendaraan dan meningkatkan kapasitas layanan secara keseluruhan.
Selain itu, pembangunan jembatan akses dari Pelabuhan Landing Craft Tank (LCT) Ketapang menuju kawasan pelabuhan di Kelurahan Bulusan, turut diusulkan untuk mendukung kelancaran distribusi arus kendaraan. B
