Kolaborasi Jadi Kunci Penanganan Kendaraan ODOL yang Lebih Optimal

Truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) masuk ke laut saat hendak naik ke kapal di Pelabuhan Merak. (dok. hubla.go.id)

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) masih saja terjadi.

Oleh karena itu, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub) Hendro Sugiatno, diperlukan kolaborasi lintas sektoral agar penanganan ODOL lebih optimal

“Tidak hanya itu, kolaborasi juga berharap dapat dilaksanakan secara utuh di lapangan dan dengan risiko yang minimal,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci pada Focus Ggroup Discussion (FGD) Roadmap Zero ODOL di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Selasa (24/1/2023)

Menurut Dirjen Hendro, kami mengundang Bapak/Ibu sekalian dalam kegiatan ini untuk memberikan masukan dan support terhadap pelaksanaan penanganan Zero ODOL yang akan dilaksanakan mulai tahun 2023.

Saat ini, lanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) perlu masukan dan kritik dari instansi pemerintah, Kepolisian dan stakeholders terkait dalam menyusun tahapan kegiatan dan rencana aksi penanganan Zero ODOL yang akan dilaksanakan mulai tahun 2023.

Untuk pelaksanaan Zero ODOL pada tahun 2023 perlu dilakukan pentahapan terlebih dahulu, mengingat pada tahun 2022 pelaksanaan penegakan hukum terkendala oleh situasi sosial dan ekonomi.

Kendala tersebut seperti adanya kelangkaan minyak goreng di awal tahun 2022 dan gejolak para pengemudi truk sehingga perlu dilakukan pentahapan awal melalui pemantapan beberapa kegiatan sebelum dilaksanakan penegakan hukum yang lebih komperensif dan menyeluruh.

Pentahapan penanganan Zero ODOL meliputi sosialisasi dan edukasi, optimalisasi kinerja UPPKB, optimalisasi kinerja Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (KIR Kendaraan), penegakan hukum melalui penerapan sanksi peringatan dan tilang.

Baca juga :   Kemenhub Bahas Rencana Aksi Keselamatan Dengan KSP

Terhadap angkutan yang melakukan pelanggaran tata cara pemuatan yang membahayakan keselamatan dilakukan penangguhan perjalanan dan transfer muatan.

Tahap selanjutnya adalah penindakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Pelaksanaan Zero ODOL tahun 2023 akan memperhatikan situasi sesuai kebutuhan dan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, serta politik di dalam negeri,” jelasnya.

Sementra itu, pelanggaran ODOL dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat, baik terkait dengan aspek keselamatan maupun kerusakan jalan yang memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol dan jalan provinsi dengan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu, dampak ODOL juga membuat kerusakan sarana dan prasarana lainnya, seperti kerusakan kapal penyeberangan dan jembatan.

Kasus kecelakaan yang melibatkan truk ODOL atau kelebihan muatan dan dimensi juga sudah banyak terjadi, bahkan di antaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa dan juga kerugian materiil yang tidak sedikit.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Ery Nursatari mengungkapkan bahwa Zero ODOL dapat terlaksana jika terdapat kesinambungan dari berbagai pihak.

“Ini bisa terlaksana, tinggal tugas kita bersama, baik pengusahanya, pengemudinya kemudian dari sektor ekonomi juga kita harus berkesinambungan. Kemudian, kita juga berharap semua bisa berjalan dengan baik, sehingga tujuan untuk menciptakan keamanan keselamatan di jalan bisa terlaksana,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah menjelaskan, dalam penanganan ODOL, UPPKB cukup efektif dan masih dibutuhkan dalam penindakan, namun mengalami beberapa keterbatasan.

Baca juga :   Menko PMK dan Menhub Sambut Kepulangan Jemaah Haji Gelombang Pertama

Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pemasangan alat Weigh in Motion (WIM) yang sudah terpasang di tiga lokasi UPPKB, yaitu Losarang, Balonggandu, dan Kulwaru.

“WIM sudah terpasang di ruas jalan, kalau kita katakan 100 truk yang melintas sekitar 70% sudah terdeteksi tidak melanggar. Nah, yang 30% ini yang kita masukkan dan yang kita urus. Hal ini sangat membantu mengurangi risiko petugas di lapangan,” tuturnya.

Pada akhir kegiatan, Dirjen Hendro menegaskan bahwa hasil FGD Roadmap Zero ODOL ini masih akan dikembangkan dan didiskusikan lebih lanjut dengan para stakeholder agar Zero ODOL dapat segera direalisasikan.

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk menampung pokok pikiran, pandangan, dan/atau masukan dari para narasumber dan pembahas dalam penyusunan Roadmap Zero ODOL yang minimal berisikan pentahapan pelaksanaan Zero ODOL.

Turut hadir pada kegiatan ini, Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh, perwakilan KemenPUPR, dan para pengamat transportasi antara lain Agus Pambagio, Darmaningtyas, serta Djoko Setijowarno.

Selain itu, hadir juga sejumlah narasumber, seperti Dewan Pimpinan Pusat Organda Suripno, Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik ITl Trisakti Abdullah Ade Suryobuwono, Ketua Transco Lilik Wachid Budi Susilo, Wakil Ketua Majelis Profesi dan Etik (MPE), Wakil Ketua Majelis Profesi dan Etik (MPE) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muhamad Isnaeni, perwakilan Indef Ariyo Dharma Pahla Irhamna, dan Ketua Program Studi IB Ilham Malik. B

 

Komentar