Keberadaan Pelabuhan Cirebon menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran rantai pasok nasional serta mengurangi konsentrasi arus logistik yang selama ini bertumpu pada pelabuhan-pelabuhan utama lainnya di Pulau Jawa.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR Robert Rouw pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Pelabuhan Cirebon.
Roberth juga menjelaskan bahwa Kunjungan Kerja Spesifik ke Pelabuhan Cirebon, Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi eksisting Pelabuhan Cirebon beserta berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendukung sistem logistik nasional.
“Pelabuhan Cirebon memiliki kontribusi penting dalam mendukung aktivitas industri, perdagangan, energi dan menjaga kelancaran rantai pasok nasional. Kehadirannya juga membantu mengurangi beban arus logistik yang selama ini terpusat di pelabuhan – pelabuhan besar lainnya di Pulau Jawa,” jelasnya.
Namun demikian, Roberth menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara bersama.
“Salah satunya penguatan konektivitas menuju jalan nasional, jalan tol dan kawasan industri guna mendukung kelancaran distribusi logistic,” ungkapnya.
Komisi V DPR juga menyampaikan perhatiannya terhadap kondisi kenyamanan jalan yang dilalui saat menuju Pelabuhan Cirebon.
“Dalam perjalanan menuju Kota Cirebon tadi kami melewati beberapa titik yang kami nilai kurang nyaman untuk dilewati oleh kendaraan. Kami ingin Jalan Tol Cipali dapat diperbaiki agar dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol” tutur Roberth.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat Ibnu Kurniawan yang hadir mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik tersebut mengatakan bahwa penanganan sudah dilakukan di beberapa titik.
“Terima kasih atas pengingatnya. Untuk memenuhi SPM tersebut, kami sedang melakukan perbaikan kualitas jalan tol, salah satu di antaranya ada di KM 136 Tol Cipali. Seluruh pekerjaan perbaikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kepolisian dan pengelola lalu lintas, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan serta kelancaran perjalanan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR juga menegaskan persoalan perlintasan sebidang di Kota Cirebon, untuk penanganan yang lebih komprehensif diperlukan pembangunan simpang tidak sebidang, seperti flyover maupun underpass agar kelancaran lalu lintas dapat terwujud dan masyarakat tidak lagi mengalami hambatan setiap kali kereta api melintas. B
