Kemenhub Terbitkan Aturan Peningkatan Pengawasan Pemenuhan Kelaiklautan Kapal Berbendera Indonesia

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkatkan pengawasan pemenuhan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia. (dok. kemenhub)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. SE-DJPL 20 tahun 2023 tentang Peningkatan Pengawasan Pemenuhan Kelaiklautan Kapal Berbendera Indonesia yang Melakukan Pelayaran Internasional.

Penerbitkan SE tersebut dimaksudkan untuk menjaga posisi negara lndonesia dalam kategori Whit List pada organisasi Tokyo The Paris Memoranda of Understanding (MoU).

Menurut Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt Antoni Arif Priadi dikeluarkannya SE Dirjen Hubla tersebut untuk memastikan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional, sehingga tidak mengalami kendala atau hambatan di pelabuhan negara lain.

“Surat Edaran ini juga sebagai pedoman bagi para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, serta para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan,” ujarnya.

Selain itu, para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Klasifikasi Nasional dan Badan Klasifikasi Asing, organisasi yang diakui (recognized organization), dan pemilik/operator kapal dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran intemasional.

Menurut Capt, Antoni, diterbitkannya SE ini selain sebagai upaya untuk menjga posisi negara Indonesia dalam kategori White List pada organisasi Tokyo MoU, juga sebagai bentuk pembinaan kepada para Kepala Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan dalam melakukan pengawasan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional.

Adapun ruang lingkup pemeriksaan dan pengawasan kapal meliputi pemeriksaan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional di pelabuhan dan kewajiban Badan Klasifikasi Nasional dan Badan Klasifikasi Asing.

Ada juga recognized organization dan pemilik/operator kapal dalam pemenuhan dan pemeriksaan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional berdasarkan ketentuan konvensi internasional yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization IMO).

Berdasarkan SE tersebut, para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

  1. Memastikan kondisi kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai konvensi internasional dan memperhatikan Concentrated Inspection Campaign (Ciq yang diberlakukan oleh Tokyo MoU sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional.
  2. Melakukan pemeriksaan kapal yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) bersama Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (Porl State Control Officer) dan/atau Surveyor dari recognized organization untuk memastikan kondisi kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai konvensi internasional.
  3. Bagi pelabuhan yang tidak memiliki petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Angka 2, wajib meminta bantuan tenaga pemeriksa  kepada Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat, dan/atau meminta tenaga Surveyor dari recognized organization melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan, ke lokasi kapal yang akan diperiksa.
  4. Kapal yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kekurangan/ ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal sesuai konvensi intemasional dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar, tapi jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan/ketidaksesuaian, maka kapal wajib memenuhi kekurangan/ketidaksesuaian tersebut sebelum meninggalkan pelabuhan.
Baca juga :   Volume Pelanggan Kereta Api Naik 42% pada Semester I/2022

Bagi para pemilik/operator kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran intenasional wajib melakukan sebagai berikut:

  1. Memastikan kapal yang dioperasikan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai konvensi intenasional, dan diawaki oleh awak kapal yang kompeten dengan jabatannya sesuai konvensi intemasional.
  2. Melaporkan pelabuhan tujuan paling lambat tiga hari sebelum keberangkatan kapal kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di lokasi kapal berada dengan persyaratan sebagai berikut:
  3. Melampirkan salinan laporan pemeriksaan tanpa adanya ketidaksesuaian pada saat pengajuan Persetujuan Pengoperasian Kapal Keluar Negeri (PPKN) dan deviasi Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) ke luar negeri.
  4. Mengoperasikan kapal sesuai dengan daerah pelayaran yang tercantum pada Sertifikat Keselamatan Kapal, daerah pelayaran semua lautan diberikan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
  5. Melaporkan kapalnya yang mendapatkan detainable deficiency dari Port State Control (PSC) negara lain kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, dan untuk selanjutnya kapal tersebut dilakukan audit tambahan terhadap pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspectoi) dan/atau Surveyor dari recognized organization.
  6. Melakukan audit ulang Sistem Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran bagi kapal yang mendapatkan detainable deficiency dari PSC negara lain dua kali berturut-turut, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian akan diberikan sanksi berupa pembekuan Document of Compliance (DOC), serta diturunkan sertifikasi daerah pelayaran.
Baca juga :   Volume Penumpang Kereta Api Naik 11% pada Triwulan I/2024

Sementara itu, bagi recognized organization harus melakukan ketentuan sebagai berikut:

  1. Meningkatkan ketelitian saat pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikat statutory berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Kemenhub.
  2. Melakukan pemeriksaan tambahan menyeluruh terhadap kapal yang akan melakukan pelayaran internasional setelah mendapatkan laporan atau informasi dengan segera.
  3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selama pemeriksaan kapal yang akan melakukan pelayaran internasional.
  4. Menyampaikan hasil pemeriksaan tambahan kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
  5. Menyampaikan informasi kepada Direktur Jenderal apabila terdapat kapal berbendera Indonesia yang mengalami penahanan/detention yang berkaitan dengan kewenangan statutory yang diberikan oleh Kemenhub.

Menurut Capt. Antoni, bagi Badan Klasifikasi Nasional dan Badan Klasifikasi Asing wajib menyampaikan informasi kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, serta Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.

Selain itu, lanjutnya, wajib menyampaikan informasi ke Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat kapal berada, apabila menemukan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan ketentuan konvensi (statutory) internasional kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional.

Terkait dengan hal itu, Capt. Antoni meminta agar semua pihak, baik para Kepala UPT Ditjen Hubla, pimpinan Badan Klasifikasi Nasional dan para pimpinan Badan Klasifikasi Asing, para pimpinan recognized organization dan para pemilik/pperator kapal berbendera Indonesia agar melaksanakan SE Dirjen ini dengan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) dan penuh tanggung jawab. B

Komentar