Kemenhub Tandatangani Perjanjian Sewa BMN 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) melakukan penandatanganan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara (BMN).

Perjanjian itu berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk dengan PT Pelabuhan Cipta Nusantara Indonesia, berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.

Penandatanganan itu bertempat di Ruang Sriwijaya, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Jakarta pada Jumat (3/3/2023).

“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyambut baik adanya sinergi dan kerjasama ini, yang diawali dengan Penandatanganan ini,” kata Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan.

Dia mengungkapkan, perjanjian Sewa Barang Milik Negara berupa Pemanfaatan Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan Luas 38.918 m2 yang berada di wilayah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan mekanisme sewa Barang Milik Negara.

“Sesuai dalam perjanjian kerja sama ini, nantinya pemanfaatan sebagian tanah bangunan kantor pemerintah ini dapat dimanfaatkan untuk Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Tangkiang,” ungkap Lollan.

Penandatanganan Perjanjian sewa BMN yang berlaku dalam jangka waktu lima tahun ini, merupakan upaya untuk melegalisasi pemanfaatan aset-aset yang ada di lingkungan Kemenhub cq Ditjen Hubla.

Selain itu, penandatanganan kerja sama ini juga merupakan sinergi yang baik antara Ditjen Hubla c.q Kantor UPP Kelas II Luwuk dengan PT Pelabuhan Cipta Nusantara Indonesia dalam upaya mengoptimalkan infrastruktur pelabuhan guna terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui perjanjian kerja sama ini, diharapkan akan memberikan nilai positif terutama dalam meningkatkan pelayanan operasional pada pelabuhan Tangkiang, meningkatkan pendapatan dan penerimaan negara, serta meningkatkan perekonomian di wilayah sekitar pelabuhan,” jelas Lollan.

Selain itu, dengan pemanfaatan infrastruktur di Pelabuhan Tangkiang juga diharapkan ke depan sektor perekonomian di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah akan semakin berkembang dengan baik.

Hal ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk terus mendorong sektor perekonomian di berbagai daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur guna peningkatan kesejahteraan.

“Pemerintah berharap ke depan kerjasama yang baik ini dapat terus ditingkatkan serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun ekonomi nasional,” tuturnya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Direktur Kepelabuhanan,  para Kepala Bagian di Lingkungan Setditjen Hubla, Kepala Kantor UPP Kelas II Luwuk, dan Direktur PT Pelabuhan Cipta Nusantara Indonesia. B