Kemenhub Intensifkan Koordinasi Dengan BMKG, BRIN dan BNPB Antisipasi Cuaca Ekstrem

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengintensifkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikan (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan antisipasi cuaca ekstrem yang terjadi pada musim libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Rapat koordinaai (Rakor) yang diselenggarakan ini membahas prakiraan cuaca dan rekomendasinya, sebagai bahan rujukan yang sangat penting bagi pengelolaan transportasi yang berkeselamatan, sehingga dapat memberikan alert atau peringatan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan.

Sejumlah wilayah yang telah diprediksi akan terjadi lonjakan pergerakan penumpang di masa libur Nataru akan menjadi perhatian khusus untuk mengantisipasi cuaca buruk, di antaranya Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta beberapa selat yang akan ramai dilalui penumpang kapal penyeberangan, seperti Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Lombok.

“Karena lonjakan penumpang yang tinggi pada libur nataru kali ini dan adanya potensi cuaca ekstrem yang membahayakan keselamatan perjalanan, maka kami akan terus berkoordinasi secara intensif dengan BMKG, BRIN dan BNPB,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rakor secara daring, Kamis (29/12/2022).

Menhub menegaskan, rekomendasi keadaan cuaca sangat dibutuhkan oleh Kemenhub bersama para pengelola sarana dan prasarana transportasi, untuk mengeluarkan kebijakan di sektor transportasi.

Dia mencontohkan, penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) di sektor penerbangan untuk menunda penerbangan, ataupun membatalkan penerbangan. Kemudian, mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di sektor laut dan penyeberangan untuk melakukan penundaan kapal untuk berlayar selama cuaca, gelombang dan arus laut dinyatakan dalam kondisi ekstrem.

“Rekomendasi ini sangat kami butuhkan untuk memberikan alert atau peringatan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Jadi ketika cuaca dinyatakan tidak baik dan membahayakan keselamatan perjalanan, maka secara tegas kami akan keluarkan kebijakan untuk menunda perjalanan transportasi sampai keadaan cuaca membaik,” jelas Menhub.

Lebih lanjut, Menhub Budi berkoordinasi dengan para kepala daerah, khususnya di daerah yang terjadi lonjakan penumpang yang signifikan di masa libur Nataru, untuk lebih waspada terhadap gangguan cuaca yang terjadi.

“Akibat cuaca, sejumlah insiden di sektor transportasi sudah terjadi. Untuk itu, kami meminta para Dirjen untuk memberlakukan kebijakan yang lebih tegas, misalnya membatasi kendaraan dengan muatan tertentu, atau membatalkan perjalanan demi keselamatan bersama,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan, berdasarkan prakiraan cuaca periode 29 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023, terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat akan terjadi di wilayah Jabodetabek.

“Besok (30/12/2022), potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat akan terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Untuk besok lusa (31/12/2022) dan 1 Januari 2023, intensitas hujan ringan hingga sedang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan, pihaknya telah melakukan upaya modifikasi cuaca menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Melalui TMC, dapat memodifikasi cuaca baik itu meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain enhancement) atau menurunkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain reduction).

“Kami telah lakukan penyemaian di sejumlah wilayah mulai dari 25 -28 Desember 2022 dan akan dilanjutkan sampai di awal Januari 2023,” tuturnya.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, pelaksanaan modifikasi cuaca melalui TMC membutuhkan koordinasi dari pemerintah daerah untuk menetapkan situasi darurat di daerahnya masing-masing.

“Jika situasi darurat telah ditetapkan, tim TMC bisa dengan cepat melakukan operasi penyemaian melalui pesawat,” katanya.

Turut hadir dalam rakor, para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemenhub dan para operator sarana dan prasarana transportasi. B