Kemenhub Bahas Eksistensi Kereta Api dengan Pemkab Solok dan Tanah Datar

Saat kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Peran Serta Pemerintah Daerah Mempertahankan Eksistensi Jalur Kereta Api di Sumatra Barat. (dok. dephub.go.id)
Bagikan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) c.q. Direktorat Jenderal Perkeretaapian membahas eksistensi jalur kereta api dan pengamanan aset perkeretaapian dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok dan Tanah Datar, Sumatra Barat, Selasa (15/11/2022).

Kegiatan yang bertajuk Rapat Koordinasi (Rakor) Peran serta Pemerintah Daerah Mempertahankan Eksistensi Jalur Kereta Api di Sumatra Barat ini, merupakan upaya Ditjen Perkeretaapian untuk meningkatkan awareness pemerintah daerah agar turut serta mengamankan aset prasarana perkeretaapian sebagai Barang Milik Negara (BMN).

“Kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu diwujudkan, karena potensi Sumatra Barat ini memang sangat besar, khususnya di bidang transportasi perkeretaapian,” kata Direktur Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Edi Nursalam dalam sambutannya.

Pada kegiatan di Kabupaten Solok, dia juga mengajak pemerintah daerah untuk membantu Direktorat Jenderal Perkeretaapian apabila terdapat tindak pidana pencurian, penyalahgunaan, hingga pengerusakan aset perkeretaapian.

“Kabupaten Solok memiliki potensi yang cukup besar,  untuk itu mari kita jaga aset yang sudah dibangun dan sudah dirawat oleh pemerintah, agar bila akan dioperasikan kapan saja, kita siap,” jelas Edi.

Baca juga :   KAI Berikan Bantuan kepada Masyarakat Sebesar Rp5,5 Miliar melalui TJSL Bina Lingkungan

Kegiatan Rakor di Kabupaten Solok dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Sumbagbar, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Daerah (BTPD) Sumbar, Forkopimda Kabupaten Solok, para camat dan wali nagari.

Pada kegiatan yang dilakukan di  Kabupaten Tanah Datar, Edi menambahkan bahwa Tanah Datar memiliki potensi kereta api yang sangat menjanjikan, khususnya sebagai angkutan kereta wisata, karena banyaknya objek wisata yang dilalui oleh rel kereta api di wilayah Tanah Datar.

“Pemeliharaan dan pemanfaatan aset di Tanah Datar tidak hanya melalui operasional kereta penumpang seperti yang sudah ada di Kota Padang, tapi dapat juga Pemda mengusulkan adanya kereta api wisata agar masyarakat mengetahui bahwa kereta api di Sumbar masih tetap beroperasi,” tutur Edi.

Dia juga menambahkan bahwa Tanah Datar memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan. “Hal ini tentu harus didukung dengan program-program yang matang, dengan memanfaatkan aset negara yang telah ada.”

Rakor yang dihadiri oleh Stafsus Bupati Tanah Datar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, Kepala BTP Sumbagbar, Kepala BTPD Sumbar, Forkopimda Kabupaten Tanah Datar, para Camat dan Wali Nagari ini mendapat sambutan yang sangat baik dan dukungan penuh pemerintah daerah.

Baca juga :   Bandara Halim Perdanakusuma Hasil Revitalisasi Ditargetkan September Layani Penerbangan Komersial

Sementara itu, Kepala BTP Wilayah Sumatra Bagian Barat, Supandi mengungkapkan bahwa saat ini BTP Sumbagbar telah melakukan berbagai upaya dalam hal pemeliharaan aset, seperti pemasangan spanduk, pembersihan lahan, perbaikan beberapa ruas jalur kereta, hingga berkoordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi tindak kriminal.

“Namun, tentu dari luasnya wilayah kerja BTP Sumbagbar, dukungan pemda sangat kita butuhkan dan perlu sinergi bersama agar tercipta keamanan dan penjagaan aset yang baik agar tidak terjadi kerugian Negara,” ujarnya.

Supandi juga berharap nantinya koordinasi yang baik ini dapat terus terjalin, khususnya melalui rasa miliki yang dimiliki oleh masyarakat Sumbar terhadap aset-aset perkeretaapian yang sudah ada.

“Kedepan kami berharap koordinasi semacam ini dapat terus berjalan, dan bila ada hal yang perlu dilaporkan atau adanya penyalahgunaan aset, dapat langsung diinformasikan kepada kami untuk langsung ditindaklanjut,” jelasnya. B

 

Komentar

Bagikan