Implementasi Inaportnet di Indonesia disampaikan langsung di hadapan perwakilan negara anggota International Maritime Organization (IMO), London, Inggris pada Rabu (15/3/2023).
Pada kesempatan tersebut, Indonesia tuai apresiasi dari negara anggota IMO atas pencapaiannya dalam keberhasilannya melakukan perbaikan pelayanan kepelabuhanan dalam hal ini bongkar muat kapal di pelabuhan melalui Inaportnet.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Indonesia berkesempatan menyampaikan implementasi Inaportnet di Indonesia pada Sidang 47th Facilitation Committee Meeting (FAL 47) di Markas Besar IMO di London, Inggris yang telah berlangsung dari 13-17 Maret 2023.
Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Rifanie Komara selaku perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjelaskan, sebelumnya Indonesia telah mengajukan dokumen untuk dibahas pada Agenda 6, yaitu Application of Single Window Concept, pada dokumen FAL 47/INF.4 dengan judul Implementation of Single Window Platform to Standardize Services and Reduce Administrative Burdens at Indonesia’s Ports.
Selanjutnya, Delegasi Indonesia berkesempatan menyampaikan keberhasilan dan perkembangan sistem Inaportnet di depan perwakilan negara anggota IMO.
Inaportnet itu merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia yang memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat dan kapal meninggalkan pelabuhan yang juga sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan.
Indonesia telah membuat capaian yang cukup signifikan dengan sistem yang dibangun melalui Inaportnet maupun sistem yang dibangun oleh kementerian dan institusi terkait dalam rangka mempermudah penyampaian informasi, baik oleh pemerintah, operator pelabuhan maupun perusahaan pelayaran nasional dan asing, serta komunitas maritim terkait lainnya.
Hal ini sangat penting, mengingat sejak tahun 2016 sudah 109 pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan Inaportnet dan menyusul 151 pelabuhan lagi di tahun 2023, sehingga target 260 pelabuhan yang mengimplementasikan Inaportnet dapat tercapai tahun 2023.
Penerapan Inaportnet di pelabuhan merupakan komitmen Indonesia untuk menerapkan sistem online guna mempermudah kegiatan bongkar/muat barang, terutama kontainer di pelabuhan yang harus semakin baik.
Namun demikian, perlu terus ditingkatkan agar dapat dicapai harmonisasi antarinstitusi antarnegara, sehingga mendapat perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan.
Perubahan sistem menjadi digitalisasi merupakan komitmen pemerintah yang turut mendorong kinerja positif bagi pelabuhan di tanah air.
“Memang tidak mudah bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pelabuhan yang banyak tersebar di setiap wilayah, tapi dengan komitmen yang kuat, kolaborasi dan sinergi yang kuat, Indonesia bisa mewujudkan digitalisasi menyeluruh terhadap pelayanan kepelabuhanan,” jelasnya.
Rifanie menambahkan bahwa Indonesia kini masuk dalam 20 besar negara di dunia yang memiliki performa pelabuhan laut terbaik berdasarkan data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
Data tersebut, berdasarkan dari rata-rata pergerakan kapal kontainer dari 1.000 GT ke atas dalam waktu Semester I/2022.
Indonesia berada di peringkat sembilan di bawah negara Kanada, Australia, Rusia, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Prancis, dan Italia.
Rata-rata kedatangan kapal kontainer berdasarkan data dari UNCTAD, Indonesia berada di atas rata-rata pelabuhan yang ada di dunia.
Rata-rata pergerakan di pelabuhan di dunia mencapai 20,1, sedangkan Indonesia mencapai 24,9.
Capaian rata-rata dari turnaround time untuk kapal kontainer naik 13,7% dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021.
Kepala Bagian Organisasi dan Humas Wisnu Wardana menuturkan, keberhasilan itu tak lepas dari implementasi Inaportnet juga kerja sama dari seluruh instansi, baik Kementerian dan Lembaga yang memiliki komitmen besar untuk melakukan perubahan dan perbaikan layanan kepelabuhanan di Indonesia.
Menariknya, presentasi Inaportnet tersebut disampaikan oleh Ayu Kharizsa, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang sudah berkecimpung selama 13 tahun di bidang IT, salah satunya adalah Inaportnet.
“Dia adalah ASN perempuan dari Ditjen Perhubungan Laut yang memaparkan implementasi Inaportnet di Indonesia secara langsung di depan perwakilan negara anggota IMO. Ini juga menunjukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor maritim yang secara konsisten dilakukan oleh Indonesia, sejalan dengan salah satu program IMO itu, yakni pemberdayaan perempuan di industri maritim atau Empowering Woman in Maritime,” jelas Wisnu.
Sementara itu, Kasubdit Efisiensi Proses Bisnis, Erwin Hariadi sebagai anggota Delegasi Indonesia yang mewakili Lembaga National Single Window (LNSW) mengungkapkan, Single Submission, Single Processing, Single Synchronizing and Decision Making yang menjadi filosofi National Single Window di Indonesia merupakan fasilitas usaha yang diinginkan oleh dunia usaha, khususnya di komunitas pelabuhan yang secara nyata memberikan dampak pada efisiensi layanan kepelabuhan di seluruh pelabuhan utama Indonesia dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
“Implementasi single window merupakan opsi terbaik yang telah terbukti mengantisipasi repetisi, duplikasi dan pemalsuan. Hal yang sama tentunya sangat tepat untuk diterapkan di dunia maritim, melalui Maritime Single Window atau MSW,” jelasnya.
Selanjutnya, perbaikan pelayanan kepelabuhanan melalui Inaportnet di Indonesia juga merupakan salah satu cara mempromosikan Indonesia terutama dalam rangka mendukung pemerintah merealisasikan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan dapat menjadi pertimbangan negara lain untuk memilih kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C periode 2024-2025.
Sebagai informasi, Sidang IMO FAL ke-47 ini dipimpin oleh Ms. Marina Angsell dari Swedia dan dihadiri oleh 175 perwakilan negara-negara anggota IMO dan organisasi internasional, baik yang hadir langsung (daring) maupun online (luring).
Adapun, Delegasi Indonesia yang hadir pada Sidang IMO FAL 47 terdiri dari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan. B
