Indonesia Minta Jepang Percepat Realisasi Perjanjian Kerja Sama Proyek Proving Ground

Bagikan

Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Jepang untuk mempercepat realisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Konsorsium Pemenang Proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menemui Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta pada Senin (3/10/2022).

“Sesuai kesepakatan, finalisasi PKS harus dilakukan setelah terpilihnya konsorsium pemenang proyek pembangunan Proving Ground,” katanya.

Untuk itu, lanjut Menhub, Kemenhub mendorong segala syarat dan ketentuan dapat dipenuhi oleh konsorsium secepat mungkin.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung terlaksananya proyek Proving Ground, karena proyek ini merupakan salah satu proyek prioritas yang dikerjasamakan antarkedua negara.

Baca juga :   Kemenhub Terbitkan SE Perjalanan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Proyek pembangunan Proving Ground dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan telah melalui beberapa tahapan untuk menentukan pemenang proyek.

Pada 22 Agustus 2022 lalu, telah diumumkan pemenang proyek, yaitu Konsorsium Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG).

Saat ini, Kemenhub dan pihak konsorsium tengah merumuskan rancangan PKS untuk ditandatangani.

Adapun ruang lingkup yang akan dikerjasamakan antara lain merancang dan membangun fasilitas pengujian dan fasilitas penunjang, pengadaan peralatan pengujian dan fasilitas penunjang, pemeliharaan fasilitas hingga peningkatan kapasitas atau pelatihan.

Manfaat dari kehadiran Proving Ground di Indonesia di antaranya Indonesia tidak perlu melakukan pengujian kendaraan bermotor di luar negeri, karena sudah memiliki fasilitas pengujian yang sudah berstandar internasional mengadopsi UN Agreement dan diakui oleh negara-negara ASEAN melalui Mutual Recognition Agreement (MRA).

Baca juga :   Stakeholder Maritim Dukung Peningkatan Efisiensi Logistik Melalui Integrasi

Kemudian, manfaat lainnya adalah meningkatkan kualitas kendaraan yang memenuhi aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan, serta menyelaraskan persyaratan teknis dan meningkatkan ekspor produk otomotif antarnegara.

Turut hadir dalam pertemuan ini Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dan jajaran Ditjen Perhubungan Darat, serta jajaran dari Kantor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. B

Komentar

Bagikan