Keanggotaan Indonesia di Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C periode 2022-2023 akan segera berakhir.
Untuk tetap melanjutkan peran aktif Indonesia di organisasi maritim dunia tersebut, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dijen Hubla) selaku Administrator Maritim akan kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub Arif Toha saat membuka acara Kick-off Meeting Pencalonan Kembali Indonesia Sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025 yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (22/12/2022).
“Di samping pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO 2024-2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini berperan sebagai External Auditor IMO periode 2020-2023 juga akan mencalonkan kembali sebagai External Auditor IMO untuk periode kedua, yaitu tahun 2024-2027,” katanya.
Adapun proses pemilihan untuk periode 2024-2025 ini akan dilaksanakan pada salah satu agenda Sidang Majelis IMO ke-33 pada 27 November hingga 6 Desember 2023.
“Untuk itu, acara Kick-off Meeting kali ini merupakan langkah awal untuk membahas materi persiapan dan strategi awal pemenangan, serta penggalangan dukungan yang perlu ditempuh guna mewujudkan Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO,” jelasnya.
Dirjen Arif mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pencalonan Indonesia di periode sebelumnya, dengan kegiatan kampanye dilaksanakan pada saat pandemi, sehingga tantangan yang dihadapi sangat besar dikarenakan diperlukan strategi khusus dalam melaksanakan lobi.
“Saya harapkan Tim Pemenangan dan Tim Lobi mulai sekarang sudah dapat bekerja, dan bahan kampanye dapat segera disiapkan dengan mempertimbangkan tujuan utama, yaitu Indonesia dapat terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO dan External Auditor IMO,” ujar Arif.
Selanjutnya Dirjen Hubla juga menyampaikan bebapa hal penting yang perlu disiapkan antara lain adalah terkait dengan strategi pemenangan yang efektif dan roadmap kegiatan yang meliputi rangkaian kampanye dan kegiatan di dalam negeri dan luar negeri.
“Setelah dua hal itu dapat disiapkan dengan matang, maka langkah selanjutnya adalah pembentukan Tim Pemenangan dan Tim Lobi, serta penyusunan bahan kampanye seperti aide memoire atau materi utama kampanye,” ungkapnya.
Menurut Dirjen Arif, dalam penyusunan strategi pemenangan, ada beberapa hal penting yang akan menjadi perhatian dan pertimbangan, yaitu terkait isu global di bidang pelayaran, seperti pandemi yang menyebabkan krisis pelaut dan Sidang COP 26 yang mendorong ambisi net zero emission secepatnya.
Selain itu, hal penting lainnya adalahp erang Rusia-Ukraina yang berdampak adanya krisis rantai pasok makanan dan energi dunia, dirumuskannya Blue Safe Corridor di IMO untuk menyelamatkan kapal dan pelaut di daerah krisis, serta dirumuskannya Black Sea Grain Initiative di PBB untuk membuka jalan distribusi bahan makanan dari Ukraina ke dunia.
Kemudian juga peran aktif Indonesia di organisasi, dengan Indonesia adalah salah satu inisiator resolusi penetapan pelaut sebagai pekerja kunci saat pandemi di PBB, dengan adopsi dokumen A/75/L.37 oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2020.
Indonesia juga koordinator correspondence group untuk menyusun panduan dalam menghadapi penelantaran pelaut di IMO Legal Committee, dan saat ini hasil pembahasan tersebut diteruskan untuk dibahas dalam Joint ILO-IMO Tripartite Working Group to identify and address seafarers’ issues and the human element.
“Hal penting lain yag harus menjadi perhatian adalah Implementasi instrumen-instrumen IMO, kepatuhan atau compliance terhadap instrumen-instrumen IMO dalam mempertahankan status white list dalam Tokyo MOU sebagai flag state dan status white list kepelautan terkait STCW dan MLC serta penyempurnaan peraturan perundangan di Indonesia,” tutur Dirjen Arif.
Sebagai informasi, Kick-off Meeting Pencalonan Kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025 dilaksanakan secara hibrid dan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Kabinet, Pushidrosal, Basarnas, Bakamla, KBRI London, dan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Narasumber pada pertemuan ini adalah para pejabat dari instansi yang terkait langsung dengan pencalonan di IMO adalah dari BPK, Kementerian Luar Negeri dan internal Kemenhub dengan metode penyampaian materi adalah dengan metode presentasi dan diskusi interaktif. B
