Dengan menekan risiko kecelakaan angkutan barang, kita turut menyelamatkan nyawa manusia.
Berdasarkan data Korlantas Polri yang diolah oleh Bappenas (2025), angkutan barang berada di urutan kedua sebagai kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan (10,5%), setelah sepeda motor (77,4%).
Permasalahan utamanya adalah semakin tingginya angka kecelakaan fatal akibat belum optimalnya penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Akibatnya, angka kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa terus meningkat setiap tahun dengan rata – rata 3 orang meninggal setiap jam yang berujung pada kerugian sosial dan ekonomi yang besar.
Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2026) dari hasil pemantauan ETLE HUB periode 11 September hingga 8 Oktober 2026, sebanyak 84,3% (atau lebih dari 8 kasus dari 10 kasus) merupakan pelanggaran kelebihan muatan di atas 20% dari Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).
Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran ODOL tidak lagi dapat dianggap sebagai kejadian insidental.
Tercatat sebanyak 47.361 kasus kelebihan muatan dengan total kelebihan mencapai 454.000 ton hanya dalam kurun waktu 28 hari dan rata – rata kelebihan sebesar 9,59 ton per kasus.
Angka fantastis tersebut menggambarkan besarnya beban tambahan yang merusak infrastruktur jalan.
Dampak praktik ODOL ini sangat luas, mencakup aspek keselamatan hingga perekonomian.
Dimensi dan muatan yang berlebih menimbulkan dampak berantai bagi masyarakat dan sektor angkutan barang.
Beban tambahan pada kendaraan dan jalan raya pada akhirnya tidak hanya membahayakan para pengguna jalan, tetapi juga merugikan para pelaku usaha itu sendiri.
Dampak dari kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih ODOL mencakup berbagai aspek penting.
Pertama, keselamatan terancam. Risiko kecelakaan dan korban jiwa meningkat. Komponen lebih cepat rusak dan umur kendaraan pendek.
Kedua, infrastruktur lebih cepat rusak. Jalan dan jembatan menanggung beban tambahan. Lapisan jalan lebih cepat mengalami kerusakan.
Ketiga, biaya pemeliharaan meningkat. Perawatan jalan membutuhkan biaya lebih besar. Kerusakan kendaraan menambah biaya operasional.
Keempat, arus logistik terhambat. Antrean dan kemacetan memperpanjang waktu tempuh. Biaya angkut naik dan daya saing pengiriman menurun.
Kelima, polusi udara bertambah. Emisi gas buang kendaraan memperburuk kualitas udara.
Integrasi Data
Diperlukan integrasi data antar Kementerian dan Lembaga untuk pengawasan ODOL, juga keterhubungan data kendaraan, perizinan, infrastruktur dan penindakan lintas instansi.
Kementerian Perhubungan mengurusi data kendaraan (data SUT, data SRUT, data SKRB/Karoseri, data SRUT RB), data izin usaha (izin penyelenggaraan, KPS), data uji kendaraan (Bukti Lulus Uji Elektronik/BLUE), Data jembatan timbang otomatis/JTO (data jumlah kendaraan ODOL).
Kementerian Pekerjaan Umum mengumpulkan data infrastruktur (data Weigh In Motion/WIM, data ruas jalan strategis, jalan tol dan non-tol, data kondisi jalan nasional, provinsi, serta kabupaten dan data proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan).
Kementerian Dalam Negeri mengurusi data uji kendaraan (data SIMPKB yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota yang sudah diintegrasikan dengan BLUE).
Kepolisian mengumpulkan data kendaraan (data STNK, data BPKB), data penindakan (data pelanggaran, data ETLE). Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengumpulkan data WIM (data deteksi kendaraan, lokasi WIM, data jumlah kendaraan ODOL).
Kejaksaan mengurusi data perkara ODOL (data pelanggaran, data penindakan, data putusan). Kementerian Perindustrian mengurusi data perizinan (data Perizinan Perusahaan Karoseri), data kawasan (data Kawasan Industri/pertambangan, data Kawasan Sentra Produksi).
Kementerian Perdagangan dengan data muatan (data daftar muatan barang, data distribusi barang, data angkutan dan volume pengiriman barang).
Danantara Indonesia mengurusi data subsidi BBM (volume distribusi BBM subsidi untuk kendaraan angkutan barang dan jenis kendaraan penerima subsidi (Golongan kendaraan, pelat nomor).
Selay itu, juga mengurusi kesesuaian speksifikasi kendaraan dengan peruntukan subsidi), data subsidi/diskon (daftar kendaraan truk logistik yang menerima diskon tarif (sesuai dengan kebijakan pengendalian ODOL, data truk, dan jenis barang yang diangkut).
Catatan Akhir
Keberhasilan mewujudkan Zero ODOL bukan sekadar mengejar target tenggat waktu di atas kertas, melainkan wujud komitmen kolektif lintas sektor.
Mulai dari ketersediaan anggaran yang memadai, ketegasan penegakan hukum tanpa kompromi hingga integrasi data nasional yang solid, demi menyelamatkan nyawa manusia dan melindungi infrastruktur negara dari kerugian yang berkepanjangan. (Djoko Setijowarno, Akademisi Teknik Sipil Unika Soeggijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)
