Pemerintah memastikan pembangunan jaringan kereta logistik di Pulau Kalimantan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi sebaliknya ditawarkan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN.
“Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun jaringan kereta api logistik di Kalimantan,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi Dudy di Jakarta.
Dia menjelaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) dipersilakan berinvestasi apabila menilai pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.
Menhub mencontohkan keberhasilan angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola PT KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO).
“Bisnis angkutan logistik di Sumatra Selatan berkontribusi cukup besar kepada pendapatan PT KAI sehingga menopang utama kinerja perusahaan ini dan memperkuat kemampuannya dalam mempertahankan pelayanan kereta api pada berbagai rute lain, khususnya di Pulau Jawa,” ungkapnya.
Dia menambahkan, mekanisme tersebut mencerminkan prinsip bisnis yang memungkinkan terjadinya subsidi silang antarlini usaha, sehingga operasional layanan tetap berjalan secara berkelanjutan dan efisien.
Presiden Prabowo Subianto, katanya, mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan segera direalisasi sesuai kebutuhan nasional. “Oh beliau (Presiden Prabowo) mendorong kereta logistik di Kalimantan.”
Namun demikian, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor karena pembangunan jaringan kereta api membutuhkan investasi sangat besar dan perencanaan bisnis yang matang. “Bangun kereta kan enggak murah itu.”
Pemerintah berusaha membangun 2.772 kilometer jalur kereta api di Kalimantan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau ini. B
