Pemerintah Perkuat Konektivitas Bandara dan Destinasi Wisata

Armada water taxi di Pelabuhan Benoa, Bali. (dok. pelindo)
Bagikan

Pemerintah mempercepat penguatan konektivitas menuju bandara dan destinasi wisata sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing pariwisata nasional.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) mengatakan, salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah pengembangan layanan water taxi di Bali guna mengurai kemacetan dan mempercepat mobilitas wisatawan.

“Di Bali kita akan mengembangkan water taxi. Ini diharapkan bisa mengurangi waktu tempuh dan menjadi alternatif untuk mengatasi kemacetan. Jadi, begitu wisatawan landing, mereka bisa langsung menuju kawasan wisata dengan lebih cepat,” katanya usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan.

Selain transportasi laut, pemerintah juga akan memperkuat integrasi moda transportasi darat dan kereta api menuju kawasan bandara, sehingga perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman dan efisien.

Menko AHY menegaskan bahwa konektivitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengalaman wisatawan selama berada di Indonesia.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah juga fokus membenahi berbagai kendala yang selama ini menjadi sorotan, seperti kemacetan, banjir dan persoalan kebersihan lingkungan di sekitar akses menuju bandara.

“Kita ingin memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik sejak pertama kali tiba di Indonesia. Konektivitas yang lancar akan memberikan kesan positif yang kuat,” jelasnya.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mendukung pengembangan destinasi prioritas nasional, seperti Bali, Danau Toba, Borobudur, Lombok dan Labuan Bajo.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, dan para pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, serta pemangku kepentingan sektor kebandarudaraan. B

Komentar

Bagikan