Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan pengembangan Trans Sumatra Railway atau jalur kereta Trans Sumatra dapat menghadirkan simpul transportasi terintegrasi di berbagai wilayah guna memperkuat konektivitas dan mendukung mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.
“Iya, pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat terintegrasi dengan baik, aman, nyaman,” jelas Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal di sela Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat, serta Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Masa Bakti 2025 – 2028 di Jakarta.
Risal menuturkan, pengembangan Trans Sumatra Railway mengedepankan pembangunan simpul transportasi yang saling terhubung secara optimal.
Menurut Risal, Kementerian Perhubungan tidak secara khusus membahas pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), melainkan memprioritaskan simpul integrasi antarmoda yang aman, nyaman dan mudah diakses masyarakat.
“Saya tidak bicara TOD. Tapi bentuk simpul yang terintegrasi. Bisa hub dan lain – lain. TOD itu begitu bangunan tambahan lainnya, bisa hotel, bisa apa, justru kawasan pabrikan. Saya bicara simpulnya, suatu simpul integrasi,” tutur Risal.
Dia menegaskan, pengembangan Trans Sumatra Railway akan melahirkan simpul – simpul transportasi baru dengan berbagai model sesuai kebutuhan pelayanan dan karakteristik wilayah di Pulau Sumatra.
Simpul transportasi tersebut diharapkan memperkuat integrasi antarmoda, sehingga perpindahan penumpang maupun barang berlangsung lebih efisien dan meningkatkan konektivitas antarkawasan di Sumatra.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pengembangan proyek Trans Railway Sumatra (jalur kereta Trans Sumatra) rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menuturkan, pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.
“Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja, tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN,” ungkap Menhub.
Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra dengan panjang sekitar 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan tindak arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jaringan rel perkeretaapian di luar Jawa.
Dia mengakui pihaknya segera melakukan pengkajian terkait proyek pengembangan jalur kereta api tersebut bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Danantara, termasuk Kementerian Perhubungan.
Adapun kebutuhan pendanaan proyek tersebut ditaksir mencapai sekitar US$25 miliar atau sekitar Rp350 triliun.
Saat ini, jaringan rel aktif di Sumatra masih terpisah – pisah dan belum saling terkoneksi secara penuh.
KAI menetapkan pembangunan jalur Banda Aceh – Besitang sebagai prioritas utama dalam tahap awal proyek Trans Sumatra tersebut. B
