Tingkatkan Ketertiban Transportasi Jalan di Daerah BPTD Kelas II Jateng Gelar Sosialisasi Keselamatan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) dan menandatangani Pernyataan Bersama Pengamanan Khusus Obyek Vital dan Pelaksanaan Keamanan, serta Ketertiban pada UPPKB. (dok. hubdatkemenhub)

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan serta keselamatan transportasi jalan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Tengah (Jateng) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

Selain itu, BPTD juga menandatangani Pernyataan Bersama Pengamanan Khusus Obyek Vital dan Pelaksanaan Keamanan, serta Ketertiban pada UPPKB di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan sosialisasi bertemakan “Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Implementasi Zero Over Dimensin Over Loading” berlangsung di Hotel Patra Semarang, 6 Februari 2024. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program Zero ODOL yang telah ditetapkan okeh Kementerian Perhubungan.

Kepala BPTD Kelas II Jawa Tengah, Ardono menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk dapat menekan potensi-potensi yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Selain berpotensi menimbulkan kecelakaan, lanjutnya, pelanggaran ODOL ini juga mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi pemerintah namun juga masyarakat.

“Kerugian yang paling mudah kita temukan adalah rusaknya infrastruktur jalan yang berdampak langsung seperti terhambatnya arus lalu lintas yang seringkali mengakibatkan kemacetan dan pencemaran udara,” jelas Ardono.

Baca juga :   Ditjen Hubdat dan Sido Muncul MoU Tingkatkan Fasilitas Umum di Terminal Tipe A Leuwipanjang

Lebih lanjut dia menambahkan, berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), negara mengalami kerugian sekitar Rp43 triliun per tahun untuk memperbaiki permukaan jalan dan jembatan yang rusak akibat ODOL.

“Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan Zero ODOL di wilayah Jawa Tengah serta mengampanyekan Keselamatan Transportasi adalah Tanggung Jawab Kita Bersama,” jelasnya.

Menurut Ardono, penananganan ODOL ini tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sendiri, tapi perlu dilakukan secara sinergi juga terpadu bersama instansi terkait agar penertiban ODOL bisa dilakukan dari hulu sampai ke hilir.

“Misalnya pengawasan pada saat pembuatan badan kendaraan di karoseri dimensinya di buat sesuai aturan yang ada. Perlu juga mengoptimalkan moda lain untuk mengurangi beban distribusi barang di jalan raya dengan menggunakan moda Kereta Api barang dan Kapal Laut,” ungkap Ardono.

Kegiatan sosialisasi ini juga ditujukan untuk mendorong pengusaha angkutan barang mematuhi regulasi tentang kendaraan angkutan barang dan mengoptimalkan koordinasi kerjasama serta sinergi antar instansi terkait dalam penegakan hukum.

Baca juga :   Ada Lima Sinyal Kuat Kebangkitan Penerbangan di Bandara AP II

Selain melalui kegiatan sosialisasi Zero ODOL, keseriusan pemerintah dalam meningkatkan keselamatan jalan juga dilakukan melalui kegiatan penegakan hukum bersama dengan para pemangku kepentingan terkait.

“Pada tahun 2023, BPTD Kelas II Jateng melakukan penegakan hukum di tujuh satuan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB ) yang terdapat di Jawa Tengah, dari 141.197 kendaraan yang di periksa, sebanyak 9.453 kendaraan ODOL,” tutur Ardono.

Dalam rangkaian kegiatan ini, dilaksanakan pula Penandatanganan Pernyataan Bersama antara Kepala BPTD Kelas II Jateng dengan TNI tentang Kerja Sama Pengamanan Khusus (Pamsus) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Pamsus betugas melakukan pengamanan obyek vital nasional dan penegakan keamanan dan ketertiban yg merupakan perwujudan operasi militer selain perang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 300 undangan yang berasal dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, General Manager BUMN di sektor Perhubungan, Instansi TNI, Instansi Polri, Tokoh Masyarakat, perwakilan Perguruan Tinggi dan perwakilan dari instansi, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya. B

 

Komentar