Perkuat Kolaborasi dengan K/L Guna Tingkatkan Jumlah Wirausaha Tanah Air

(Dari kiri): Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Menteri BUMN Erick Thohir berkolaborasi untuk mengembangkan kewirausahaan nasional di Jakarta, Selasa (6/9/2022). (dok. kemenparekraf.go.id)
Bagikan

Kementerian/lembaga memperkuat kolaborasi sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam upaya meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 4% di tahun 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga itu sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 2/2022 untuk menambah wirausaha, sehingga mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (6/9/2022).

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, ditetapkan struktur organisasi yang menempatkan Menkop UKM sebagai Ketua Pelaksana, Menteri BUMN sebagai Wakil Ketua I, Menparekraf sebagai Wakil Ketua II, dan Mendagri sebagai Wakil Ketua III.

Sandiaga menjelaskan, rasio kewirausahaan nasional yang ditargetkan mencapai 4% ini merupakan upaya dan langkah dari Presiden Joko Widodo untuk membawa Indonesia masuk ke tatanan negara maju.

“Kita ingin menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 untuk penciptaan 1,4 juta wirausaha baru dalam upaya mencapai 3,95% rasio kewirausahaan sebelum tahun 2024,” jelasnya usai rapat koordinasi di Gedung Sarinah Jakarta.

Pengembangan Kewirausahaan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Baca juga :   Liburan Sekolah Bersama Waringin Hospitality

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022, pengembangan kewirausahaan nasional dilakukan di antaranya dengan memberikan kemudahan-kemudahan juga insentif kepada wirausaha.

Kemudahan tersebut adalah pendaftaran perizinan berusaha dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor, akses pembiayaan dan penjaminan, pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan pengutamaan dalam akses pasar digital BUMN.

Selain itu, juga akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pembagiannya Pak Erick (Menteri BUMN) kurang lebih (penciptaan) 120.000 (wirausaha), saya dapat 630.000, Pak Dirjen (Kementerian Dalam Negeri) sisanya. Dan Pak Teten (Menkop UKM) nanti yang akan melakukan sinkronisasi, karena ini melibatkan total 27 kementerian/lembaga. Satu orkestrasi yang sangat kolosal,” tutur Sandiaga.

Menurut dia, yang perlu dilihat adalah output dan outcome, bukan dari segi jumlah kegiatan, tapi berapa jumlah wirausaha yang lahir dan skala usahanya seperti apa.

“Apakah dia sudah bisa mengakses pasar, mendapatkan pembiayaan, dan menciptakan peluang ekspor? Ini yang menurut saya akan terus kita kawal betul dan saya optimistis bisa tercapai,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, pengembangan kewirausahaan nasional ini dilakukan dengan menyasar tiga kelompok. Pertama adalah kelompok wirausaha mikro-kecil, kecil-menengah, dan informal-formal.

Baca juga :   Kemenparekraf Dorong Pengembangan Wisata Kesehatan

“Dari informal ke formal itu, di bawah koordinasi Kemendagri, dari mikro ke kecil ada di Kemenparekraf, dan kecil ke menengah ada di Pak Erick, Kementerian BUMN,” katanya.

Saat ini, Teten menambahkan, rasio kewirausahaan nasional baru mencapai 3,4% dan masih tertinggal dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN.

“Ini bagian dari upaya program Presiden Jokowi untuk menyiapkan Indonesia sebagai negara maju. Selain infrastruktur fisik dan sumber daya manusia, jumlah kewirausahaan minimum 4%,” jelasnya.

Teten menuturkan, program ini selain menambah jumlah wirausaha tapi juga memperkokoh struktur ekonomi, karena saat ini struktur ekonomi terlalu lebar di mikro lalu kosong di level kecil-menengah. Ini yang kita akan perkuat supaya ketahanan ekonomi kita untuk menjadi negara maju itu semakin kuat,” tuturnya.

Hal senada dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa pengembangan kewirausahaan nasional ini diharapkan dapat meningkatkan standardisasi dari wirausaha yang akan dibangun.

“Kementerian BUMN tetap fokus kepada langkah-langkah, seperti yang sudah terus kami lakukan di bidang pembiayaan dan pendampingan. Dengan program beliau-beliau menteri yang hadir, saya rasa dampaknya akan lebih terasa daripada kita kerja sendiri-sendiri,” ungkapnya. B

 

Komentar

Bagikan