Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan segera mengevaluasi operasional angkutan kota (angkot) yang dinilai sudah tidak layak jalan.
Langkah tersebut difokuskan pada angkutan antarkabupaten dan antarkota yang masih menggunakan armada tua serta tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemda Provinsi Jabar tidak sekadar menertibkan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret.
Pemprov Jabar berencana mendorong transformasi tata kelola dengan memberdayakan para sopir angkot agar bisa menjadi pemilik armada melalui skema pembiayaan yang lebih berpihak.
Sejalan dengan visi ramah lingkungan, dia menambahkan, juga berwacana agar peremajaan angkutan kota ini didominasi oleh armada berbasis kendaraan listrik (EV), guna menekan penggunaan moda transportasi konvensional berbahan bakar fosil.
“Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka atau DP, sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak, sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Dedi menegaskan keberhasilan sistem angkutan massal tidak hanya bergantung pada kualitas armada, melainkan juga harus didukung oleh perubahan budaya masyarakat dan peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan.
Menurutnya, ekosistem transportasi modern harus ditunjang oleh trotoar yang ramah pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih hingga sistem keamanan terpadu yang mampu mengimbangi tingginya mobilitas warga.
“Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern,” tegas Dedi.
Selain transportasi darat, Gubernur juga membawa kabar baik bagi sektor transportasi udara.
Mulai Agustus 2026, Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung direncanakan kembali beroperasi untuk melayani sejumlah penerbangan domestik ke berbagai wilayah di Indonesia.
Tidak hanya rute domestik, Pemprov Jabar juga berkomitmen mendorong reaktivasi rute penerbangan internasional dari dan menuju bandara tersebut.
Seiring dengan rencana ini, Gubernur meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar iklim pariwisata dan sektor ekonomi lokal dapat tumbuh optimal.
Terkait dengan pembagian peran dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Dedi memastikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus berjalan secara intensif.
Dia menegaskan bahwa Bandara Kertajati akan tetap menjadi tulang punggung untuk penerbangan ibadah.
“Nanti, biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan haji dan umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati,” ungkap Gubernur Dedi. B
