Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Pramono Anung mencanangkan pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatansebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.
Infrastruktur yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028 ini akan memperkuat integrasi enam moda transportasi, yakni Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Bus Transjakarta, dan LRT Jakarta.
Pedestrian deck tersebut akan menghadirkan perjalanan yang lebih mulus (seamless), sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna.
“Jakarta saat ini telah menjadi kota kedua dengan sistem transportasi publik terbaik di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dan konektivitas antarmoda agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik,” ujarnya.
Selain menjadi jalur penghubung, pedestrian deck akan membentuk wajah baru kawasan Sudirman – Dukuh Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi.
Infrastruktur ini, Pramono menambahkan, juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas.
“Kehadirannya akan meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan kenyamanan pejalan kaki, sekaligus memperkuat integrasi antarmoda transportasi publik. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada akhir 2028,” tuturnya.
Gubernur Pramono berharap pembangunan tersebut turut menghidupkan ruang publik dan mendorong aktivitas ekonomi di sekitar kawasan Dukuh Atas.
Selama masa konstruksi, proyek ini berpotensi menciptakan lapangan kerja. Setelah beroperasi, konektivitas yang semakin baik diharapkan meningkatkan daya tarik kawasan bagi pelaku usaha dan investor.
Pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas juga membuka peluang penerapan skema pembiayaan kreatif (creative financing) melalui kolaborasi dengan sektor perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan berbagai pemangku kepentingan.
Pendekatan tersebut, kata Gubernur Pramono, memungkinkan pembangunan infrastruktur kota tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pola kolaboratif diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, sekaligus menjaga kepercayaan publik.
“Saya berharap pembangunan ini dapat berjalan tepat waktu dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, aksesibilitas dan kenyamanan pengguna,” jelas Pramono. B
