Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun peta jalan industri perkapalan nasional untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi industri tersebut terhadap perekonomian Indonesia.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji Penyusunan mengatakan, peta jalan (roadmap) itu diharapkan menjadi dasar perumusan arah pengembangan industri perkapalan dengan target yang terukur, realistis dan sesuai dengan kebutuhan industri nasional ke depan.
“Sejalan dengan dinamika industri dan kebutuhan armada nasional, Kementerian Perindustrian saat ini sedang menyiapkan Peta Jalan Industri Perkapalan Nasional,” katanya pada pengukuhan pengurus Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) masa bakti 2026 – 2030 di Jakarta.
Dia menuturkan, pengembangan industri perkapalan nasional tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas galangan kapal, tetapi juga penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), penguasaan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.
Pada periode 2026 – 2030 pemerintah mengarahkan pengembangan industri perkapalan pada peningkatan kapasitas galangan kapal, khususnya di luar Pulau Jawa dan Batam, agar mampu membangun kapal hingga 30.000 Deadweight Tonnage (DWT).
Selain itu, kapasitas pembangunan kapal tanker ditargetkan mencapai 60.000 DWT dan kapal penumpang hingga 2.000 orang, termasuk pengembangan kapal khusus untuk sektor minyak dan gas (migas), serta pertahanan.
Pemerintah juga mendorong penerapan teknologi Liquefied Natural Gas (LNG), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan elektrifikasi untuk mendukung pengembangan industri perkapalan yang ramah lingkungan.
Adapun Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditargetkan meningkat hingga 40%.
Menperin menilai, pengembangan industri perkapalan nasional memiliki peluang besar seiring posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai lebih dari 99.000 kilometer dan sekitar dua pertiga wilayah berupa perairan.
Menurutnya, konektivitas maritim menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan, perdagangan, ketahanan logistik dan daya saing ekonomi.
Data 2022 – 2025 menunjukkan aktivitas bongkar barang tumbuh rata – rata 5,41% per tahun, sedangkan aktivitas muat barang meningkat 4,11% per tahun dan total bongkar – muat tumbuh 4,85% per tahun.
Sementara itu, angkutan penumpang tumbuh rata – rata 12,66% per tahun.
Perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap kapal baru, jasa reparasi, dan modernisasi armada berpotensi terus meningkat, sehingga membuka peluang bagi pengembangan galangan kapal nasional.
Saat ini, Indonesia memiliki 342 perusahaan galangan kapal yang tersebar di lebih dari 29 provinsi dan 70 kabupaten/kota, serta 127 perusahaan komponen kapal yang sekitar 90% merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Industri galangan kapal menyerap sekitar 37.000 tenaga kerja, sedangkan industri komponen kapal menyerap sekitar 6.000 tenaga kerja.
Selain itu, terdapat 16.620 tenaga kerja bersertifikat keahlian pengelasan atau welder.
Meski demikian, Sarmuji menegaskan tantangan industri perkapalan bukan hanya menambah jumlah galangan, melainkan juga meningkatkan kapasitas, mutu, produktivitas, ketepatan waktu dan penguasaan teknologi secara konsisten.
Dari sisi perdagangan, ekspor produk kapal, perahu dan bangunan terapung Indonesia mencapai sekitar US$4,53 miliar selama periode 2022 hingga Juni 2026, tetapi nilai impornya masih lebih tinggi, yakni sekitar US$5,30 miliar.
Menurut Menperin, kondisi tersebut menunjukkan industri perkapalan nasional telah mampu menembus pasar ekspor, tetapi masih memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. B
