Di tengah geliat pembangunan kota dan ambisi kemajuan bangsa, mobilitas harian kerap dianggap sebatas urusan teknis mengurai kemacetan jalan raya.
Padahal, bagi mayoritas warga, khususnya kelompok miskin dan rentan, ketersediaan transportasi umum adalah urat nadi kehidupan yang menentukan apakah mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan atau justru semakin terpuruk oleh mahalnya biaya hidup.
Mandatory berasal dari kata mandate, yang berarti memberi wewenang untuk bertindak atau sebagai kata benda berarti perintah resmi.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), mandatory adalah seseorang atau pemerintah yang mendapatkan sebuah amanat untuk bekerja/memangku jabatan yang menaungi sesuatu dan sifatnya wajib.
Kewajiban menyediakan angkutan umum di Pasal 139 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi, serta lintas batas Negara.
Kemudian, (2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi, serta (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
Lalu, (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Angkutan umum sejatinya telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sejajar dengan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Namun, hingga akhir tahun 2026, baru sekitar 46 pemerintah daerah dari 552 pemerintah daerah (8%) yang menghadirkan layanan transportasi umum modern melalui skema pembelian layanan (buy the service).
Keterbatasan kapasitas fiskal yang berpadu dengan rendahnya kemauan politik (political will) kepala daerah masih menjadi hambatan utama dalam memperluas layanan ini.
Ada 13 provinsi, yaitu Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Trans Jakarta), Provinsi Aceh (Trans Koetaradja), Provinsi Jawa Tengah (Trans Jateng), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Trans Jogja), Provinsi Jawa Timur (Trans Jatim), Provinsi Jambi (Trans Siginjai), dan Provinsi Bali (Trans Sarbagita/Trans Metro Dewata).
Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan (Trans Banjarbakula), Provinsi Gorontalo (Trans NKRI), Provinsi Sulawesi Selatan (Trans Sulsel), Provinsi Jawa Barat (Metro Jabar Trans), Provinsi Banten (Trans Banten), dan Provinsi Sumatra Utara (BRT Mebidang).
Selain ada sejumlah 19 kota dan 14 kabupaten telah menyediakan angkutan umum dengan biaya operasional dari APBD.
Adapun kota adalah Kota Binjai (Trans Binjai), Kota Padang (Trans Padang), Kota Pekanbaru (Trans Pekanbaru), Kota Batam (Trans Batam), Kota Palembang (Trans Musi Jaya), Kota Tangerang (Trans Tayo), Kota Bogor (Trans Pakuan), Kota Bandung (Trans Metro Bandung), dan Kota Surakarta (Batik Solo Trans).
Selain itu, Kota Semarang (Trans Semarang), Kota Banjarmasin (Trans Banjarmasin), Kota Surabaya (Suroboyo Bus), Kota Kediri (Trans Kediri), Kota Banjarbaru (Angkutan Juara), Kota Palu (Trans Palu), Kota Jambi (Trans Bahagia), Kota Bekasi (Trans Beken), Kota Depok (Trans Depok), dan Kota Balikpapan (Balikpapan Citi Trans).
Mengenai kabupaten adalah Kabupaten Aceh Besar (Trans Jantho), Kabupaten Bekasi (Trans Wibawa Mukti), Kabupaten Trenggalek (Trans Trenggalek), Kabupaten Tuban (Si Mas Ganteng), Kabupaten Bangkalan (Trans Bangkalan), Kabupaten Gianyar (Trans Gianyar), dan Kabupaten Tanah Laut (Trans Lakatan/Layanan Angkutan Tanah Laut).
Selain itu, Kabupaten Banjar (Trans Intan), Kabupaten Tabalong (Trans Langsat Manis), Kabupaten Balangan (Trans Sanggam), Kabupaten Donggala (Trans Donggala), Kabupaten Kotabaru (Trans Saijaan), Kabupaten Banyumas (Trans Banyumas), Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Sleman (Trans Sembada).
Salah satu tolok ukur negara maju adalah ketersediaan layanan transportasi umum yang baik.
Kini, transportasi umum telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk bermobilitas, setara dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Prinsip yang sama berlaku bagi daerah, wilayah yang ingin maju harus didukung oleh sistem transportasi publik yang memadai.
Sejauh ini, baru tiga pemerintah daerah yang memiliki payung hukum berupa peraturan daerah untuk menjamin pembiayaan angkutan umum, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Semarang dan Kota Batam.
Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Angkutan Umum Massal di Kota Pekanbaru, menyebutkan (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembiayaan penyelenggaraan angkutan umum massal di Daerah Maksimal sebesar 5% dari APBD atau disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru.
Kemudian, (2) pembiayaan merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pembiayaan subsidi angkutan umum massal/Public Service Obligation (PSO) dan (3) selain pembiayaan yang berasal dari APBD penyelenggaraan angkutan umum massal dapat menerima dari sumber pembiayaan lain.
Pasal 140 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, menyebutkan (1) dalam penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas tertentu.
Lalu, (2) dalam penyelenggaraan Angkutan massal BRT dan angkutan Massal berbasis Perkeretaapian, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan, serta (3) pemberian subsidi dialokasikan paling sedikit 5% yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Dampak Angkutan Umum
Angkutan umum jauh melampaui sekadar solusi mengatasi kemacetan, dia memiliki korelasi yang sangat besar terhadap penanggulangan kemiskinan.
Daerah – daerah miskin umumnya identik dengan akses transportasi yang buruk. Sangat disayangkan ketika pemangkasan anggaran dilakukan demi mendukung program Makan Bergizi Gratis, tetapi justru mengorbankan sektor krusial lain, seperti transportasi umum.
Padahal, penyelenggaraan angkutan umum sejatinya hadir untuk memikirkan dan melindungi kaum fakir yang terpinggirkan.
Transportasi umum yang terbengkalai dan tidak dikelola dengan baik ternyata memicu efek domino yang mengkhawatirkan dalam kehidupan masyarakat.
Di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, sebagian anak terpaksa putus sekolah akibat ketiadaan akses angkutan umum di daerah mereka.
Lonjakan angka putus sekolah ini kemudian berantai pada meningkatnya kasus pernikahan dini, yang pada gilirannya turut mendongkrak angka kelahiran bayi stunting.
Penurunan subsidi angkutan umum merupakan pemicu potensial bagi laju inflasi.
Tanpa adanya subsidi, opsi yang tersisa praktis bergantung pada kapasitas APBD dan jika anggaran daerah tersebut tidak mampu menanggungnya, pilihan terakhir adalah menaikkan tarif.
Langkah ini dipastikan akan memicu inflasi dan mencekik beban masyarakat. Pada akhirnya, kondisi ini bermuara pada peningkatan angka kemiskinan akibat membengkaknya pengeluaran di tengah stagnasi pendapatan dan lambatnya pertumbuhan ekonomi.
Setiap hari, masyarakat harus merogoh kocek untuk biaya transportasi demi menunjang mobilitas bekerja dan beraktivitas.
Hasil perhitungan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (2023) menunjukkan bahwa dengan asumsi UMK sebesar Rp3.100.000, warga menghabiskan sekitar Rp1.060.000 atau mencapai 34% dari penghasilan bulanannya, hanya untuk ongkos mobilitas.
Beban tersebut terbagi ke dalam biaya modal motor sebesar Rp500.000, bahan bakar Rp250.000, perawatan kendaraan Rp100.000, parkir Rp90.000 dan biaya administrasi Rp20.000.
Pengeluaran per bulan Kelas Menengah tahun 2021. Temuan tim Jurnalisme Data Harian Kompas (Kompas.id, 26 Februari 2024) menunjukkan, tiga pengeluaran teratas kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah adalah pembelian kendaraan pribadi (mobil/sepeda motor), sewa/kontrak rumah, dan pembelian BBM.
Setiap bulan, keluarga calon kelas menengah (aspiring middle class) menghabiskan Rp1,58 juta untuk membayar cicilan kendaraan bermotor, Rp504.822 untuk sewa/kontrak rumah, dan untuk membeli bensin Rp228.378.
Adapun kelompok kelas menengah (middle class) mengeluarkan uang dua kali lipat lebih banyak. Mereka setiap bulan membayar Rp5,89 juta per rumah tangga untuk kendaraan bermotor.
Masing – masing dari keluarga juga harus menyisihkan uangnya setiap bulan untuk sewa/kontrak rumah Rp1,01 juta dan Rp505.620 untuk membeli BBM.
Kelompok kelas atas rata – rata mengeluarkan Rp7,87 juta per rumah tangga untuk kendaraan bermotor. Pengeluaran transportasi per bulan masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran Pendidikan per bulan.
Transportasi daring (online) juga merupakan salah satu hal yang mendorong meningkatnya biaya transportasi.
Hal ini disebabkan angkutan konvensional yang selama ini menjadi tumpuan pada awalnya menjadi sarana alternatif angkutan umum yang pada akhirnya menjadi ketergantungan masyarakat terhadap angkutan umum, yang pada awalnya sangat murah dengan aksesibilitas tinggi dan setelah berkembang.
Selain itu, aplikator cenderung menaikkan pada titik tertentu yang tidak dapat dijangkau masyarakat dan bagi hasil dengan driver yang tidak menarik dan tidak menguntungkan dengan biaya dan potongan yang tinggi dan yang diuntungkan adalah aplikator, karena pemerintah tidak bisa mengawasi aplikator.
Demikian juga yang disampaikan Guru Besar transportasi Universitas Gajahmada Profesor Danang Parikesit dalam FGD Arah Pembangunan Transportasi Darat yang ditaja oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dinyatakan bahwa biaya transportasi masyarakat saat ini sudah mencapai 40% dan sudah mengarah kepada pemiskinan masyarakat.
Kriteria Miskin
Kriteria masyarakat miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial meliputi ekonomi, fisik, kesehatan, psikologis dan lainnya.
Kriteria Ekonomi adalah (1) penghasilan bulanan di bawah Rp1.590.749, (2) belanja per kapita per bulan di bawah Rp1.200.000, dan (3) tidak memiliki tabungan atau aset yang berharga.
Kriteria sosial, meliputi (1) tingkat pendidikan rendah (tidak tamat SD atau tidak sekolah), (2) keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan dan Pendidikan, (3) ketergantungan pada pekerjaan informal, dan (4) tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Kriteria Fisik adalah (1) luas lantai kurang 8 meter persegi per orang, (2) lantai tanah/bambu/kayu murah, (3) dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester, (4) atap tanpa penutup atau penutup sederhana, dan (5) fasilitas buang air besar tidak memadai.
Kriteria Kesehatan adalah (1) keterbatasan akses ke air bersih, (2) keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, (3) prevalensi penyakit kronis, dan (4) keterbatasan nutrisi dan gizi.
Kriteria Psikologis adalah (1) rasa tidak berdaya, (2) ketergantungan pada orang lain, (3) kurangnya motivasi, dan (4) keterbatasan kesadaran akan hak – hak sosial.
Selain itu, kriteria lain adalah (1) keterbatasan akses ke teknologi informasi, (2) keterbatasan akses ke transportasi, (3) keterbatasan akses ke kegiatan sosial dan budaya, serta (4) keterbatasan jaringan sosial.
Mandatory Angkutan Umum
Bagi masyarakat miskin, keterbatasan pendapatan membuat mereka sulit meningkatkan kapasitas diri.
Tanpa kemampuan untuk bepergian mencari sumber penghasilan yang lebih baik, mobilitas mereka terkunci hanya pada radius jalan kaki demi menyambung hidup sehari – hari.
Padahal, dengan adanya angkutan umum yang murah, warga berpenghasilan rendah bisa bermobilitas lebih jauh guna membuka peluang ekonomi baru bagi keluarga mereka.
Di sinilah pentingnya memasukkan ketentuan wajib (mandatory spending) angkutan umum ke dalam revisi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dengan memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, anggaran ini dapat dialokasikan secara proporsional sebesar 5% dari APBD kota, 3% dari APBD kabupaten dan 3% dari APBD provinsi.
Sebagai pelengkap, sebesar 3% dari APBN dialokasikan untuk subsidi nasional yang menyasar angkutan umum perkotaan, angkutan barang dan wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), meliputi Pulau Samosir, Parapat, Balige, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, Likupang hingga Pulau Morotai.
Subsidi pusat ini juga krusial untuk menghadirkan angkutan perintis di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), serta membuka akses transportasi di kawasan transmigrasi.
Selain itu, angkutan umum daerah penghasil mineral (seperti Kepulauan Meranti, Kepulauan Anambas, Pulau Halmahera, Pulau Natuna, Pulau Bunyu, Pulau Obi, Pulau Natuna, Kabupaten Morowali), angkutan umum pulau – pulau kecil, seperti Pulau Weh, Kepulauan Karimun, Kepulauan Mentawai, Pulau Nias, Pulau Lingga, Pulau Bintan, Pulau Bengkalis dan Pulau Singkep, Pulau Kundur, Pulau Karimun, Pulau Madura, dan Pulau Bawean.
Ada juga di Pulau Tarakan, Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Laut, Pulau Seram, Pulau Sumba, Pulau Flores, Pulau Lombok, Pulau Adaro, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Pulau Kisar, Pulau Bacan, Pulau Yapen, Pulau Alor, Pulau Adonara, Pulau Sabu, Kepulauan Sangihe Talaud, Kepulauan Banggai, Pulau Kabaena, Pulau Buton, Pulau Buru, Kepulauan Kei, Pulau Wetar, dan Pulau Biak.
Selain itu, untuk angkutan umum daerah perbatasan (Pulau Rupat, Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Pulau Weh, Pulau Serasan, Entikong, Aruk, Jagoibabang, Long Midang, Long Nawang, Napan, Oepoli, Yetetkun, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, dan Wini).
Penutup
Sudah saatnya negara memandang transportasi publik bukan sebagai barang mewah atau sekadar proyek sisa anggaran, melainkan sebagai hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi.
Melalui kepastian hukum berupa mandatory spending dalam revisi Undang-Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta komitmen fiskal yang adil dari pusat hingga daerah, maka tidak hanya sedang membangun jaringan bus dan trem, tetapi sedang merajut keadilan sosial dan menyelamatkan masa depan bangsa dari ancaman kemiskinan struktural. (Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI))




