Kemiskinan sering kali diukur dari apa yang ada di dalam dompet, tapi jarang kita sadari bahwa kemiskinan juga ditentukan oleh seberapa mudah seseorang bergerak dari rumahnya.
Faktanya, jalan keluar dari jerat finansial sering kali tersumbat bukan karena malas bekerja, melainkan karena akses mobilitas yang lumpuh.
Hubungan antara tingkat kemiskinan dan layanan transportasi umum itu sangat erat dan saling mempengaruhi.
Berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan Indonesia adalah sekitar 11,64 juta orang (atau secara persentase sebesar 7,09%).
Jika kita melihat potret kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan, terdapat dinamika yang menarik antara wilayah perkotaan 11,64 juta orang (7,09%) dan perdesaan 13,58 juta orang (11,79%).
Meskipun secara persentase tingkat kemiskinan di desa jauh lebih tinggi (11,79%), jumlah mutlak warga miskin di kota yang mencapai belasan juta orang ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks.
Di perkotaan, kemiskinan sering kali berkelindan dengan masalah kepadatan penduduk dan mahalnya biaya hidup.
Angka 11,64 juta jiwa ini adalah kelompok masyarakat rentan di kota yang paling merasakan dampak langsung jika sistem transportasi umum kita tidak segera dibenahi.
Hubungan antara tingkat kemiskinan dan kualitas transportasi umum rupanya sangat erat dan saling memengaruhi.
Dalam studi kebijakan publik dan perencanaan kota, keterikatan ini kerap memicu lingkaran setan yang dikenal sebagai kemiskinan mobilitas (mobility poverty).
Sederhananya, ketika akses transportasi buruk, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin terisolasi secara ekonomi.
Sebaliknya, jika sistem transportasi umum dibenahi dengan baik, dia bisa menjelma menjadi mesin pengentas kemiskinan yang sangat efektif.
Banyak masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa tinggal di pinggiran kota atau kawasan sub-urban, karena harga sewa tanah di pusat kota sudah tidak terjangkau.
Ironisnya, pusat lapangan kerja, fasilitas kesehatan dan pendidikan berkualitas justru tetap terpusat di jantung kota.
Jika layanan transportasi umum tidak menjangkau wilayah pinggiran tersebut atau frekuensinya sangat minim, warga miskin akan kesulitan untuk mendapatkan, apalagi mempertahankan, pekerjaan yang layak.
Bagi keluarga miskin, biaya angkutan sering kali menguras persentase yang sangat besar dari total pendapatan bulanan mereka.
Jika tidak ada transportasi umum, mereka terpaksa beralih ke kendaraan pribadi, seperti sepeda motor melalui skema kredit yang memberatkan, belum lagi ditambah beban biaya bensin dan perawatan rutin.
Sementara itu, jika mereka menggunakan transportasi umum yang tidak terintegrasi, mereka harus membayar berkali – kali, karena kerap berpindah moda untuk satu kali perjalanan. Akibatnya, pengeluaran mereka justru semakin melambung tinggi.
Banyaknya waktu yang habis di jalan akibat kemacetan parah atau buruknya transportasi umum secara otomatis memangkas produktivitas warga.
Padahal, waktu yang terbuang tersebut berharga dan seharusnya bisa digunakan untuk hal lain, seperti mengambil kerja paruh waktu, beristirahat demi menjaga kesehatan, atau mendampingi anak-anak belajar di rumah.
Selain itu, transportasi yang tidak dapat diandalkan dan sering terlambat juga memperbesar risiko mereka terkena sanksi hingga dipecat dari pekerjaan.
Perlu diingat bahwa kemiskinan bukan lagi sekadar perkara minimnya uang di dompet, melainkan juga tentang keterbatasan akses.
Buruknya layanan transportasi umum otomatis mengisolasi kelompok masyarakat rentan dari fasilitas – fasilitas vital.
Mereka menjadi kesulitan untuk menjangkau layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit rujukan, mengakses sekolah dan pusat pelatihan kerja, hingga mendatangi pasar tradisional yang menawarkan harga logistik jauh lebih murah.
Langkah Strategis
Langkah strategis dan konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan perencana kota untuk memutus lingkaran kemiskinan itu dengan cara integrasi antarmoda dan tarif tunggal (Integrated Tariff), subsidi tepat sasaran, menghubungkan pinggiran kota via angkutan pengumpan, perencanaan kota berbasis transit (Transit-Oriented Development /TOD) dan menjamin ketepatan waktu untuk menjaga produktivitas.
Memutus lingkaran setan kemiskinan mobilitas membutuhkan pergeseran paradigma transportasi umum tidak boleh hanya dilihat sebagai infrastruktur fisik, melainkan sebagai layanan dasar hak warga negara, sama seperti air bersih, pendidikan dan kesehatan.
Ketika pemerintah berinvestasi pada transportasi murah dan aksesibel, pemerintah sebenarnya sedang membuka sumbat ekonomi.
Warga miskin menghemat uang, menghemat waktu, memiliki kesehatan lebih baik, dan mendapatkan akses yang setara terhadap lapangan kerja, serta pendidikan berkualitas.
Oleh karena itu, membangun transportasi publik yang andal bukan lagi sekadar proyek infrastruktur kota, melainkan sebuah investasi kemanusiaan yang mendesak demi mewujudkan keadilan sosial yang nyata.
Pada hakikatnya, membenahi transportasi publik adalah cara paling logis untuk memobilisasi masyarakat keluar dari jerat kemiskinan.
Kota yang maju bukanlah tempat di mana orang miskin dipaksa membeli kendaraan pribadi, melainkan kota di mana mereka yang berkecukupan pun memilih untuk naik transportasi umum bersama – sama. (Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)
