Layanan BISKITA Trans Pakuan Segera Berbayar

Layanan BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor. (dok. wikipedia.org)

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa layanan BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor akan segera dikenakan tarif berbayar dalam waktu dekat.

Tarif yang segera diberlakukan ini sesuai dengan usulan Walikota Bogor yang didapat dari hasil kajian konsultan Dinas Perhubungan Kota Bogor mengenai Ability To Pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar jasa pelayanan dan Willingness To Pay (WTP) atau kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya.

Namun, Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi mengatakan, Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi mengatakan, dipastikan tarif yang nantinya ditetapkan masih akan memperoleh bantuan/subsidi.

“Saat ini, kami tengah menunggu penetapan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai tiket berbayar pada layanan BISKITA Trans Pakuan, karena ini akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” katanya

Menurut Tatan, sekarang ini memang masih belum berbayar, tapi dalam waktu dekat sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan tidak terlampau lama untuk ditetapkan, karena ini masuknya adalah kepada PNBP.

Baca juga :   KA Bandara Soekarno-Hatta dan Kualanamu Kembali Beroperasi Mulai 1 September

Kemudian untuk tahap awal tarif yang akan berlaku, lanjutnya, bersifat flat dan setelah tarif resmi diberlakukan akan dievaluasi, serta ditinjau kembali kebijakannya untuk membedakan tarif bagi mahasiswa, pelajar dan lansia.

Tatan menambahkan, BPTJ sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai layanan BISKITA Trans Pakuan yang akan segera bertarif bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor, operator dan stakeholders terkait sejak Sabtu (1/04/2023).

Sosialisasi lanjutan akan dilakukan secara masif melalui media sosial, media cetak dan elektronik, Focus Group Discussion (FGD) dengan pengamat transportasi, mahasiswa, pelajar dan elemen masyarakat lainnya.

“Sosialisasi ini merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sambil mengakselerasi ketentuan penetapan tarif dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi akan dilakukan selama sepekan, jika tarif telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebelum masa sosialisasi selesai maka tarif akan tetap diberlakukan setelah masa sosialisasi selesai dilakukan.

Baca juga :   Menhub dan Pj Gubernur DKI Jakarta Upayakan Peningkatan Layanan Angkutan Massal dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta

Layanan BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor merupakan percontohan/referensi dari skema pembelian layanan/Buy The Service sebagai upaya dan strategi Kemenhub untuk menstimulan penyediaan dan pengembangan transportasi massal berkelanjutan (sustainable).

Kehadiran bus yang nyaman dan aman merupakan hal yang selalu diutamakan. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan yang menekankan pentingnya pengembangan angkutan massal perkotaan.

Menurut Tatan, BISKITA Trans Pakuan sangat diminati oleh masyarakat Kota Bogor, terlihat dari tingginya angka load factor BISKITA Trans Pakuan yang mencapai 106,96%.

Angka tersebut menunjukan antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan BISKITA Trans Pakuan yang sudah beroperasi kurang dari dua setengah tahun.

Oleh sebab itu, Tatan memastikan pemerintah akan terus melakukan pengembangan untuk mempertahankan tingkat pelayanan, kepastian, serta terjangkau bagi pengguna. B

Komentar