Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan peran pelabuhan perikanan sebagai etalase ekonomi yang aman dan nyaman.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, pelabuhan perikanan itu sekaligus menjadi pusat aktivitas tangkap, distribusi hasil laut dan penguatan keamanan nasional.
“KKP terus perkuat pelabuhan perikanan sebagai pusat ekonomi dan penjaga keamanan nasional,” jelasnya.
Latif menuturkan, kompleksitas dan nilai strategis pelabuhan perikanan menghadirkan risiko gangguan keamanan, baik yang bersifat teknis, sosial maupun kriminal.
Oleh karena itu, lanjutnya, KKP melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap menginisiasi penetapan pelabuhan perikanan sebagai objek vital nasional (Obvitnas).
“Pelabuhan perikanan merupakan etalase perikanan tangkap. Ketika kita bicara tentang pelabuhan perikanan, kita bicara tentang stabilitas ekonomi, ketahanan sumber daya alam, dan keamanan nasional,” ujarnya.
Pada Mei 2025, KKP bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Internal Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek Tertentu yang diikuti tujuh orang petugas Ditjen Perikanan Tangkap.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ady Candra menuturkan, penetapan pelabuhan perikanan sebagai obvitnas dapat memberikan kepastian perlindungan negara terhadap operasional pelabuhan dari potensi gangguan dan sabotase.
Dia menambahkan, sebelumnya pihaknya telah menggelar sosialisasi sistem manajemen pengamanan obvitnas di Jakarta.
“Sistem pengamanan akan terintegrasi dalam melindungi aset negara dan investasi yang berkontribusi juga dalam implementasi program penangkapan ikan terukur serta PNBP pascaproduksi,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pengamanan Objek Vital Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri mengungkapkan, saat ini belum ada satupun pelabuhan perikanan di Indonesia yang ditetapkan sebagai obvitnas.
Oleh karena itu, dia mengapresiasi inisiasi KKP tersebut, termasuk menyiapkan proses penetapan pelabuhan perikanan sebagai obvitnas melalui penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP).
“Dengan pendampingan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polri dalam penyusunan dokumen dan sertifikasi sistem manajemen pengamanan,” katanya. B
