Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menandatangani Perjanjian Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keberlanjutan layanan transportasi laut, khususnya bagi masyarakat di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (T3P).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan menjelaskan bahwa pelayaran perintis dan PSO merupakan amanat Undang – Undang Pelayaran, sekaligus instrumen penting pemerataan pembangunan nasional.
“Penyelenggaraan pelayaran perintis dan kewajiban pelayanan publik ini adalah amanat Undang – Undang Pelayaran yang harus kita jalankan secara konsisten untuk menjamin konektivitas antarwilayah dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Lollan mengungkapkan, Ditjen Hubla selama ini menyelenggarakan berbagai jenis pelayaran perintis, mulai dari angkutan penumpang, angkutan barang Tol Laut, angkutan khusus ternak hingga kapal rede di perairan pelabuhan.
Program tersebut bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah T3P, menekan disparitas harga, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain pelayaran perintis, pemerintah juga memberikan subsidi PSO angkutan laut penumpang kelas ekonomi agar masyarakat dapat menikmati layanan transportasi laut dengan tarif terjangkau dan tetap mengutamakan aspek keselamatan.
“Pemerintah hadir melalui skema PSO untuk memastikan masyarakat di seluruh pelosok tanah air mendapatkan layanan angkutan laut yang aman, selamat dan terjangkau,” ungkapnya.
Pada Tahun Anggaran (TA) 2026, Ditjen Hubla akan menyelenggarakan PSO Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi dan Pelayaran Perintis dengan cakupan yang luas, antara lain 107 trayek pelayaran perintis penumpang, 41 trayek Tol Laut, enam trayek kapal ternak dan 18 trayek kapal rede.
Selain itu 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi yang pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahan angkutan laut nasional melalui proses pemilihan penyedia jasa lainnya.
Penandatanganan perjanjian yang dilakukan lebih awal ini menjadi langkah strategis untuk mencegah kekosongan layanan, khususnya dalam mendukung mobilisasi masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, distribusi barang pokok ke wilayah T3P, serta distribusi ternak ke daerah sentra konsumsi.
“Dengan penandatanganan terpadu ini, kami memastikan tidak ada kekosongan pelayanan. Transportasi laut harus terus berjalan demi kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional,” tegas Lollan.
Jajaran Ditjen Hubla Kemenhub berpesan kepada seluruh operator pelaksana agar menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
“Saya meminta seluruh operator memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien dengan tetap mengutamakan keselamatan, serta terus berkolaborasi untuk mengoptimalkan layanan transportasi laut bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya. B
