Kemenhub Segera Tetapkan Alur Masuk Pelabuhan Molawe

Pelabuhan Molawe, yang terletak Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis berbatasan langsung dengan laut Banda.

Selain berfungsi sebagai pintu gerbang utama transportasi laut dalam menyuplai komoditas perdagangan antar daerah dan melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, bongkar muat barang dan mobilisasi penumpang, Pelabuhan Molawe juga memilik area konservasi yang harus dilindungi.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) memandang perlu untuk segera menetapkan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian disampaikan Direktur Kenavigasian Capt. Budi Mantoro yang diwakili oleh Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan Capt. Andi Aswad saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe Provinsi Sulawesi Tenggara, di Hotel Haris Hotel dan Convention Hall Bekasi.

Menurutnya, Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe memiliki peran penting dalam melayani kebutuhan transportasi kapal dari Kabupaten Konawe Utara dari/ke berbagai tujuan.

Oleh karena itu, Capt. Andi menambahkan, penting untuk memastikan alur-pelayaran yang tepat, aman dan efisien.

”Adanya perencanaan yang cermat dan pengaturan alur pelayaran di Pelabuhan Molawe yang tepat, aman dan efisien, serta melindungi lingkungan maritim sangat diperlukan. Sehngga penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe bukanlah sekadar tugas teknis dalam menentukan kedalaman yang ideal, tetapi juga merupakan langkah untuk meningkatkan keselematan pelayaran,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Capt. Andi, alur pelayaran yang tepat dan efektif akan memberikan manfaat besar, baik bagi para pelaut yang melintasi perairan maupun bagi seluruh komunitas yang bergantung pada aktivitas pelabuhan.

Dengan pengaturan alur pelayaran yang baik, akan melihat peningkatan dalam efisiensi distribusi barang dan jasa, pengurangan biaya logistik, serta peluang baru bagi sektor pariwisata dan industri lainnya.

“Lebih dari itu, alur pelayaran yang aman dan selamat akan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan laut kita, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem maritime,” ungkap Capt. Andi.

Dia menjelaskan, penataan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Molawe sudah selayaknya dilaksanakan untuk segera ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan agar memperoleh alur-pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan keselamatan dan kelancaran bernavigasi, serta melindungi kelestarian lingkungan maritim.

“Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana Pemerintah mempunyai kewajiban untuk Menetapkan koridor alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya,” kata Capt. Andi.

Dia menambahkan, dalam konteks pengembangan sektor maritim dan perdagangan, penetapan alur pelayaran menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dengan cermat termasuk alur masuk Pelabuhan Molawe.

Oleh karena itu, Capt. Andi meminta agar FGD ini bisa menjadi wadah yang sangat tepat untuk membahas dan berdiskusi terkait potensi, tantangan, serta solusi yang terbaik dalam merancang alur pelayaran yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

FGD ini juga memberikan kesempatan kepada para ahli, pemangku kepentingan, dan pakar maritim untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai rencana penetapan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Molawe, sehingga diskusi yang dilakukan hari ini akan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi masa depan pelabuhan ini.

”Melalui kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, kita harus memastikan penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tapi juga dapat menghadapi tantangan masa depan yang mungkin kita hadapi. Penetapan alur pelayaran hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju peningkatan kesejahteraan dan kemajuan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan FGD Penetapan Alur Masuk Pelabuhan pada hari ini, merupakan tahapan mekanisme dalam rangka menyempurnakan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

FGD kali ini menghadirkan para narasumber dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Kendari terkait dengan Survey hidro-oceanografi dalam rangka rencana penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan Molawe, Direktorat kepelabuhanan terkait dukungan data dan informasi rencana pengembangan Pelabuhan Molawe.

Selain itu, Pushidrosal terkait pentingnya penggambaran alur-pelayaran masuk pelabuhan Molawe pada Peta Laut Indonesia, dan Direktorat Kenavigasian terkait proses penetapan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, serta daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di alur-pelayaran masuk pelabuhan Molawe.

Adapun para peserta FGD berasal dari perwakilan Pushidrosal, Kemenko Marves, KKP, BIG, perwakilan dari Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Kepala Distrik Navigasi Type A Kelas III Kendari, Kantor UPP Konawe, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan Distrik Navigasi di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. B