Kemenhub Pastikan Angkutan Laut PSO Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi di Bandung. (dok. kemenhub)

Dalam rangka memperkuat konektivitas, produktivitas, dan ketepatan waktu layanan kapal di Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

Acara tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan angkutan laut PSO terus meningkat demi kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat antar pulau.

Semangat untuk meningkatkan pelayanan angkutan laut PSO di Indonesia menjadi pusat perhatian dalam acara Rapat Koordinasi Teknis yang diadakan di Bandung.

Dalam acara ini, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam memastikan kualitas layanan PSO yang lebih baik untuk masyarakat.

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, telah memberikan mandat kepada PT. Pelni (Persero) untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi yang melayani delapan pelabuhan pangkal dan 75 pelabuhan singgah, dengan operasional 26 kapal penumpang. Hingga September 2023, lebih dari 3 juta penumpang telah dilayani.

Dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi, Ditjen Hubla memiliki komitmen untuk melaksanakan pelayaran angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dan menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

“Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selalu mendorong PT Pelni dengan logo dan semangatnya yang baru untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan PSO dengan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam rangka memberikan layanan terhadap kebutuhan masyarakat akan transportasi laut dengan harga yang terjangkau agar dapat terus berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya, di Bandung, Selasa (24/10/2023).

Baca juga :   Arus Mudik Jawa - Sumatra H-1 Lancar dan Terkendali

Semangat untuk terus meningkatkan layanan angkutan laut PSO merupakan hal yang sangat penting.

Evaluasi berkelanjutan atas implementasi PSO yang telah ada, mendengarkan masukan dari pengguna layanan, dan tindak lanjut yang cepat adalah upaya Ditjen Hubla dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk memastikan bahwa manfaat dari operasional kapal PSO dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

Oleh karena itu, Capt. Antoni menjelaskan, kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi ini diadakan untuk mengumpulkan masukan berharga dari berbagai narasumber dan pemangku kepentingan yang terkait untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PSO.

“Kami berharap dengan anggaran yang cukup besar yang telah di keluarkan oleh pemerintah untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi ini, PT Pelni dalam memperhitungkan produk penyelenggaraan PSO tidak hanya memperhitungkan terhadap tingkat capaian produksi penumpang tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap Politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan pendidikan” jelasnya.

Dalam rangka peningkatan layanan agar PT Pelni terus melakukan sosialisasi terhadap penyesuaian jadwal dan selalu berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait di semua pelabuhan singgal kapal PSO, serta menerapkan sistem penjualan tiket secara online.

Beberapa hal penting yang menjadi arahan Menteri Perhubungan, yaitu:

  1. Agar PT Pelni (Persero) melakukan tatakelola BBM dengan baik, dan selalu berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi agar kebutuhan BBM kapal PSO dapat terpenuhi dengan baik dan perencanaannya harus dievaluasi secara terus menerus.
  2. Agar PT Pelni (Persero) Melakukan tata kelola Sumber Daya Manusia dengan baik, agar setiap kebijakan yang ada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Pelni dapat dipahami dengan baik oleh SDM kantor pusat dan seluruh kantor cabang. Kepala cabang harus memahami secara detail tatacara pelaporan pembiayaan dan sebagainya, dan dapat merubah mindsetnya untuk menjadi pelayan masyarakat, sehingga ini akan menjadi hal penting untuk proses transformasi layanan di PT Pelni.
Baca juga :   Kemenhub Usul Tarif KRL Naik Jadi Rp5.000

Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat membutuhkan transportasi laut yang efisien untuk menghubungkan pulau-pulau dan memobilisasi penduduk. Transportasi laut, terutama dalam kelas ekonomi, memberikan solusi yang efektif dengan tarif terjangkau.

“Kami berharap untuk terus memberikan layanan transportasi laut yang terjangkau dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatian semua pihak. Kami yakin dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan pelayanan angkutan laut PSO demi kemakmuran masyarakat Indonesia,” tutur Capt. Antoni.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh  Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. B

Komentar