Indonesia Bawa Isu Dekarbonisasi Pelayaran Dalam Side Event G20 di Bali

Acara G20 Side Event: International Conference on Shipping Decarbonization in Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Maritim dan Investasi dan Otoritas Maritim Denmark di Bali pada 27-28 Oktober 2022. (dok. hubla.dephub.go.id)
Bagikan

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai dalam mendukung dekarbonisasi pelabuhan dan bahan bakar rendah karbon untuk sektor pelayanan (shipping) yang akan dimulai pada tahun 2036 dengan campuran e-amonia, hidrogen dan biofuel.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha yang menjadi salah satu pembicara dalam acara G20 Side Event: International Conference on Shipping Decarbonization in Indonesia menyatakan, pentingnya mewujudkan dekarbonisasi pelayaran di Indonesia.

“Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan pengembangan sektor transportasi laut yang berdaya saing, dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional atau RIPN, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017,” katanya dalam acara G20 Side Event yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Maritim dan Investasi dan Otoritas Maritim Denmark di Bali pada 27-28 Oktober 2022.

Saat ini, lanjutnya, terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani transportasi laut, 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan dan 1322 rencana lokasi pelabuhan.

Acara ini turut menghadirkan Director General of the Danish Maritime Authority Andreas Nordseth dan dimoderatori oleh Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ridha Yasser.

Menurut Dirjen Arif, Indonesia terletak di lokasi yang strategis pada jalur perdagangan dunia, sekitar 90% perdagangan internasional dilakukan melalui laut, dan 40% di antaranya melewati perairan Indonesia yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang sangat tinggi dari kapal.

Baca juga :   Bandara Soekarno-Hatta Sambut Kedatangan Atlet dan Official ASEAN Para Games 2022

Ada sekitar 1241 pelabuhan di Indonesia yang aktif beroperasi dan berpotensi meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan.

Langkah-langkah wajib untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari pelayaran internasional telah dimulai sejak 1 Januari 2013, di antaranya semua kapal baru (di atas 400 gross ton) harus dirancang untuk mencapai Energy Efficiency Design Index (EEDI) di bawah patokan standar yang dipersyaratkan.

Kemudian, semua kapal wajib membawa dan menerapkan Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) untuk semua kapal dengan menggunakan Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) sebagai alat monitoring dan sebagai benchmarking.

Dirjen Arif menjelaskan bahwa terkait GRK, kini yang berlaku di International Maritime Organization (IMO) adalah 2018 Initial IMO GHG Strategy, dengan target mengurangi emisi GRK sebesar 40% pada tahun 2030 dan 70% pada tahun 2050.

IMO mengadopsi strategi awal pengurangan emisi GRK dari kapal, menetapkan visi yang menegaskan komitmen IMO untuk mengurangi emisi GRK dari pelayaran internasional dan menghapusnya secara bertahap.

“Sebagian negara menyatakan zero emission pada tahun 2050, tapi terdapat beberapa negara juga yang menetapkan net zero emission pada tahun 2060, yaitu Indonesia, Rusia, China, Saudi Arabia, Ukraina, Sri Lanka, Nigeria dan Bahrain,” jelasnya.

Dirjen Arif menegaskan, Indonesia menggunakan bahan bakar rendah karbon untuk pelayaran dimulai pada tahun 2036 dengan campuran e-amonia, hydrogen dan biofuels.

Adapun upaya penurunan emisi GRK dalam rangka mencapai NZE 2060 yg saat ini dilakukan oleh subsektor transportasi laut adalah penggunaan SBNP solarcell, melakukan efisiensi manajemen operasional pelabuhan dengan fasilitas Onshore Power Supply (di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Balikpapan, Batam, Dumai, Cilacap, Banjarmasin, Kumai, Sampit, Benoa, Lembar, dan Kupang (21 Pelabuhan).

Baca juga :   Tol Laut Mobilisasi Pengiriman Minyak Goreng Murah Rute Surabaya-Maluku

Selain itu, melakukan modernisasi kapal penggunaan Bahan Bakar Nabati (B30), melakukan konservasi energi di kapal dan pelabuhan, dan pengembangan Ecoport melalui penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di pelabuhan, misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Penernagan Jalan Umum (PJU) Solar Cell.

“Indonesia juga aktif menjalin kerja sama terkait dengan negara-negara lain dengan dukungan dari IMO Technical Cooperation Program, di antaranya Bluesolution, yang bertujuan dalam pengurangan emisi GRK melalui penggunaan teknologi,” ungkapnya.

Perusahaan minyak nasional telah memulai produksi Low Sulfur Fuel Oil (LSFO) untuk bahan bakar armada Angkutan Laut Indonesia dan juga telah menyediakan LSFO untuk kegiatan pelayaran internasional di pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Balikpapan, Batam, dan Dumai.

Selain itu, Kilang Pertamina Internasional juga telah membuat inovasi dan produk baru, yakni LFSO dengan spesifikasi internasional dan lebih ramah lingkungan. B

 

 

 

Komentar

Bagikan