Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui hasil penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2027 sebesar Rp32,93 triliun dalam Rapat Kerja Komisi V DPR di Kantor DPR, Jakarta, baru – baru ini.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, anggaran tersebut akan diarahkan pada sepuluh kelompok kegiatan utama, dengan alokasi terbesar pada dukungan keselamatan yaitu sebesar Rp10,90 triliun atau 33,10%.
“Sebagai komitmen kami bahwa keselamatan menjadi prioritas utama bagi Kemenhub dalam penyelenggaraan transportasi nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemenhub mengusulkan pagu kebutuhan sebesar Rp55,16 triliun. Kemudian berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas pada 7 Mei 2025, Kemenhub memperoleh pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun.
Selanjutnya, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas pada 5 Agustus 2026, pagu anggaran Kemenbub ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun.
Dengan penetapan tersebut, komposisi pagu anggaran 2027 pada masing – masing unit organisasi Eselon I mengalami rekomposisi dengan rincian Sekretaris Jenderal menjadi Rp585,73 miliar dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menjadi Rp5,69 triliun.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi Rp10,49 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjadi Rp6,17 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi Rp7,10 triliun, dan Badan Pengembangan SDM Perhubungan menjadi Rp2,47 triliun.
“Penetapan hasil penyesuaian rencana kerja dan anggaran tersebut menjadi landasan Kemenhub dalam menyiapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang,” ungkap Menhub.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii. B
