Pemerintah sejak tahun 2015 mulai menggulirkan program percepatan pembangunan perkeretaapian yang tidak hanya jaringan Kereta Api (KA) di Pulau Jawa dan Sumatra yang telah ada saat ini, tapi juga di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua dalam upaya pemerataan pembangunan.
Program percepatan pembangunan perkeretaapian bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif dengan berbasis pada transportasi massal kereta api yang tidak hanya Jawa Sentris, tapi Indo Sentris.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, salah satu wujud dari program percepatan pembangunan perkeretaapaian di Pulau Sulawesi adalah pembangunan jalur KA Makassar-Parepare dengan tujuan mendukung program Domestic Connectivity, menyediakan akses jalur KA menuju kawasan pelabuhan, bandara dan kawasan-kawasan strategis lainnya, serta mewujudkan kebijakan transportasi ramah lingkungan.
“Dalam rencana pengoperasian dan melanjutkan pembangunan rute kereta api Makassar-Parepare, diperlukan keterpaduan program pembangunan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten untuk mendukung kemudahan aksesibilitas dan konektivitas pergerakan penumpang, serta barang yang menggunakan kereta api,” ujar Menhub dalam FGD “Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare Melalui Sinergitas dan Konektivitas” yang diselenggarakan pada Kamis (1/12/2022).
Selain itu, lanjutnya upaya pemberdayaan potensi wilayah dan destinasi wisata diperlukan untuk mendukung keberlangsungan operasional kereta api sebagai moda transportasi yang efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil identifikasi awal pembangunan jalur KA Makassar-Parepare, terdapat potensi angkutan barang bersumber dari potensi pertanian, produksi semen, dan angkutan petikemas yang memungkinkan terdapat peralihan moda transportasi dari trucking beralih menggunakan KA.
Beberapa lokasi wisata sedang dikembangkan dan menjadi tujuan favorit masyarakat yang jaraknya kurang dari 5 km dari stasiun KA, seperti wisata Tonasa Park (2,1 km dari Stasiun Mangilu), Wisata Alam Raman-Ramang (1,7 km dari Stasiun Raman-Ramang), dan Pulau Dutungan (4 km dari Stasiun Palanro), dengan keberadaan kawasan wisata itu tentu memerlukan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Transportasi Gede Pasek Suardika, Keberlangsungan operasional kereta api Makassar-Parepare ini tentunya perlu dijaga secara berkelanjutan dengan sasaran penumpang maupun barang. Salah satunya dengan pemberdayaan potensi pariwisata setempat.
“Salah satu pengembangannya dapat dilakukan dengan penerapan konsep Land Value Capture yang sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia,” jelasnya.
Untuk itu, Gede Pasek menambahkan, sebagai tindak lanjut, kajian aspek legal terkait penerapan Land Value Capture di Indonesia menjadi sesuatu yang perlu dilakukan sehingga dapat dihasilkan suatu formula kebijakan yang sederhana namun bisa diterapkan.
Plt. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Eny Yuliawati mengatakan, Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk mempertajam konsep draft policy brief, rencana aksi, alternative policy dan priority policy terkait dengan percepatan pembangunan dan pengoperasiaan KA Makassar-Parepare, serta sebagai media sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.
“Focus Group Discussion ini juga merupakan hasil kerjasama antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dqn para peneliti dari beberapa universitas terkemuka di Indonesia dan Australia yang tergabung dalam PAIR (The Partnership Australia Indonesia Research,” ungkapnya.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Eksekutif AIC, Eugene Sebastian menjelaskan, penelitian PAIR yang berfokus pada transportasi, logistik dan rantai pasok, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya fasilitas pengangkutan dan antarmoda dan konektivitas transportasi umum.
Selain itu, pusat transportasi pintar, dampak dan hasil sosial-ekonomi bagi masyarakat di sepanjang jalur kereta api, koordinasi kebijakan dan komunikasi dalam pembangunan jalur kereta api, potensi ekowisata jalur kereta api di Sulawesi Selatan, serta keselamatan dan aksesibilitas bagi perempuan dan penyandang disabilitas di stasiun.
Hasil kajian dari PAIR dengan tim yang terdiri dari Guru Besar UGM Siti Malkhamah, Guru Besar ITS Nyoman Pujawan, Akademisi Monash University Andreas Ernst, disebutkan bahwa prakiraan permintaan yang ada adalah sebagai berikut: 75% hingga 90% calon penumpang tertarik, 25% sampai dengan 55% penyedia logistik, kedua pasar sensitif terhadap harga penetapan harga, subsidi dan edukasi.
Dari kajian yang dilakukan juga dihasilkan beberapa rekomendasi di antaranya menggunakan data penggunaan lahan untuk menyediakan informasi risiko dan kerentanan, serta mengurangi potensi bencana, mengembangkan strategi penetapan harga dengan kemungkinan subsidi dan penggabungan dengan kampanye pendidikan untuk meningkatkan permintaan layanan penumpang dan barang.
Selain itu, mengembangkan rencana angkutan barang antarmoda untuk meningkatkan keberlanjutan logistik perkeretaapian, pengoptimalan jaringan angkutan umum dan jadwal kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas dan fungsionalitas, serta pembuatan rencana induk Transportasi Cerdas untuk lima wilayah, yakni Makassar, Maros, Barru, Pangkep, dan Parepare.
Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam paparannya terkait rencana dan target pengoperasian KA Makassar-Parepare menyebutkan bahwa pada jalur KA Makassar-Parepare terdapat 14 stasiun dengan 10 stasiun yang sudah beroperasi, 118 km terbangun dengan 66 km yang sudah operasi, sistem persinyalan elektrik, melewati tiga kabupaten (Maros, Pangkep, Barru), satu depo dan kantor, satu gudang prasarana dan satu operation control center.
Lebih lanjut, Risal Wasal menyatakan, rencana pengoperasian KA tahap awal adalah angkutan barang/logistik lintas Mangilu/Tonasa-Pelabuhan Garongkong (51,98 km), angkutan barang/logistik lintas Ramang Ramang-Pelabuhan Garongkong (66 km), dan angkutan penumpang perintias lintas Mandai-Barru (73 km).
Sementara itu, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi Herawati Basirpuly, menjelaskan, pembangunan jalur KA Makassar-Parepare, diharapkan dapat diterima dengan baik melalui pendekatan rekayasa sosial (social engineering) yang tanpa kekerasan (non-violence), humanis, berfokus pada faktor manusia (human factor), serta dapat memunculkan rasa aman dan nyaman.
“Ada beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan kepada masyarakat, pengelola kawasan pariwisata, pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam pengoperasian dan keberlanjutan pembangunan kereta api Makassar-Parepare,” katanya.
Herawati menuturkan pada lapisan masyarakat dapat memberikan sosialisasi secara intensif dengan membuat video sosialisasi rencana operasional KA Makassar-Parepare, memperkenalkan KA pada pertemuan-pertemuan desa dan melakukan promosi program-program sekolah untuk mengenalkan layanan KA Makassar-Parepare.
Kemudian, untuk pengelola kawasan pariwisata di antaranya sosialisasi dampak positif pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi dengan stasiun dan pelatihan kepada pengelola untuk dapat menyediakan paket-paket wisata dengan menggunakan KA.
“Begitu pula untuk pemerintah daerah, yakni melalui sosialisasi pentingnya menyediakan feeder angkutan umum disetiap stasiun KA, sosialisasi pengembangan TOD/COD dan pemberlakuan kebijakan. Untuk pelaku UMKM dapat dilakukan sosialisasi ketersediaan tenant di stasiun dan pelatihan,” tuturnya.
Turut hadir dalam FGD ini, akademisi Unhas Makassar Ilham Alimuddin, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Wihana Kirana Jaya, Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Angkutan Massal Perkeretaapian Zulfikri, Perwakilan dari Bappenas dan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Darmawan. B
