Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) mengemban tugas memberikan rekomendasi kebijakan.
Dengan luasnya persoalan di moda darat, laut, udara, perkeretaapian dan isu lintas moda, Baketrans harus memastikan kajian diarahkan pada isu yang paling strategis.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Dr. Capt. Hermanta dalam kegiatan Agenda Setting Isu Strategis Sektor Transportasi Tahun 2026 di Millennium Hotel Jakarta, yang diselenggarakan pada Rabu – Kamis, 14 – 15 Oktober 2026.
“Agenda setting merupakan titik awal penyusunan rekomendasi kebijakan di Baketrans, untuk menjaring, memetakan dan memprioritaskan berbagai persoalan dan peluang. Agenda setting yang sistematis akan mencegah kajian bersifat reaktif, parsial atau tumpang tindih,” jelasnya.
Menurut Hermanta, kebijakan transportasi merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dia berharap dari hasil diskusi kali ini bukan hanya menjadi sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi komitmen bersama dalam menentukan isu prioritas untuk dijawab menjadi kebijakan yang tepat sasaran, implementatif dan berkelanjutan.
Beragam persoalan sektor transportasi masih menjadi tantangan, seperti biaya logistik nasional sekitar 14,29% terhadap PDB; konektivitas antarwilayah, khususnya kawasan Timur dan 3T, yang belum merata, keselamatan, termasuk persoalan ODOL.
Selain itu, kemacetan perkotaan akibat rendahnya ketersediaan angkutan umum; serta tekanan terhadap keberlanjutan pembiayaan, tata kelola dan regulasi, sehingga diperlukan adanya pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh dan terintegrasi.
Hadir pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Kemenko Infrawil Odo R.M. Manuhutu menyebutkan bahwa sektor transportasi merupakan fondasi penting bagi daya saing ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
“Kami ingin mengangkat lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian, pertama yakni integrasi konektivitas dan efisiensi logistik, diperlukan percepatan integrasi antar moda agar distribusi barang lebih lancar dan biaya logistik bisa ditekan,” ungkapnya.
Kedua, pemerataan akses dan peningkatan layanan transportasi, terutama untuk wilayah tertinggal, terluar dan perbatasan agar seluruh masyarakat mendapat layanan yang adil dan terjangkau.
Ketiga, penguatan keselamatan dan keandalah transportasi dalam penegakan aturan termasuk penanganan ODOL, agar transportasi lebih aman dan tertib.
Keempat, transformasi menuju transportasi rendah karbon sebagai bagian dari target Net Zero Emission 2060.
Kelima, penguatan tata kelola, regulasi dan pembiayaan agar kebijakan transportasi lebih sinkron, implementatif, serta berkelanjutan.
Hadir sebagai salah satu narasumber, Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Siti Maimunah menekankan bahwa agenda setting merupakan tahap penting dalam siklus pengambilan keputusan kebijakan.
Menurutnya, Baketrans perlu bergerak dari identifikasi isu menuju penerapan kebijakan, dari pendekatan sektoral menuju sistem yang terintegrasi dan dari penelitian yang berfokus pada keluaran ilmiah menuju kebijakan yang memberikan dampak nyata.
“Karena pada akhirnya, kebijakan transportasi yang baik bukan sekadar kebijakan yang selesai dirumuskan, melainkan kebijakan yang mampu meningkatkan keselamatan, menurunkan biaya, memperluas aksesibilitas dan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat,” jelas Maimunah.
Dia menegaskan bahwa agenda setting yang baik akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan Baketrans pada tahun berikutnya, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran, kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.
Dalam pandangannya, tantangan transportasi di masa depan akan semakin kompleks karena disrupsi teknologi, urbanisasi, perubahan pola mobilitas hingga tuntutan transportasi berkelanjutan.
Diskusi juga menyoroti pentingnya tata kelola kebijakan publik yang berbasis bukti.
Para narasumber sepakat bahwa kebijakan transportasi harus dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi secara terukur agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Baketrans dengan Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi.
Kolaborasi ini sebagai bentuk langkah strategis untuk mempererat hubungan antara perumusan kebijakan dengan dunia akademik dan penelitian.
Di akhir kegiatan, forum ini diharapkan menghasilkan masukan yang konkret untuk memperkuat arah kebijakan transportasi nasional, terutama dalam menjawab kebutuhan konektivitas, keselamatan, efisiensi logistik dan transformasi transportasi yang berkelanjutan. B
