Pemerintah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Kementerian dan Lembaga yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Rakor strategis ini dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Kesehatan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Perhubungan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta perwakilan maskapai penerbangan nasional dan internasional.
Rapat membahas sejumlah isu strategis meliputi pemantapan layanan jemaah, mitigasi risiko kesehatan dan pengetatan aspek istithaah kesehatan sebagai prasyarat keberangkatan jemaah haji Indonesia.
Pemerintah juga menerima informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi melalui Duta Besar Republik Indonesia terkait kesiapan penuh dalam menerima jemaah haji tahun ini.
Meski demikian, pemerintah menegaskan pentingnya kesiapan menyeluruh dari sisi layanan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi hingga layanan kesehatan.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf menegaskan bahwa kualitas layanan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah.
“Seluruh aspek layanan kepada jemaah harus dipersiapkan secara matang, mulai dari embarkasi di dalam negeri, transportasi udara, hingga pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina melalui koordinasi lintas sektor yang intensif,” jelasnya.
Sejumlah langkah strategis yang menjadi perhatian dalam Rakor antara lain sebagai berikut:
- Pertama, penguatan aspek keamanan jemaah sebagai prioritas utama. Pemerintah menekankan pentingnya mitigasi risiko, termasuk penyesuaian rute penerbangan guna menghindari wilayah konflik di kawasan Timur Tengah.
- Kedua, pengetatan standar istithaah Pemerintah memastikan bahwa jemaah yang diberangkatkan berada dalam kondisi fisik dan mental yang memadai melalui proses skrining dan pembinaan kesehatan yang komprehensif.
- Ketiga, penguatan layanan haji inklusif. Penyelenggaraan haji tahun ini diarahkan semakin ramah terhadap jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas dan perempuan, melalui penyediaan fasilitas, serta layanan yang adaptif.
- Keempat, penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan terus dioptimalkan guna memastikan seluruh layanan berjalan terintegrasi.
- Kelima, peningkatan kesiapan layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan skrining kesehatan secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan, edukasi, serta pembinaan kebugaran sebagai dasar penetapan istithaah kesehatan.
“Pendekatan promotif dan preventif menjadi kunci agar jemaah tetap sehat sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” ujar perwakilan Kementerian Kesehatan.
Melalui Rakor ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, sehat, inklusif dan berkualitas.
Sinergi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap jemaah Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan khusyuk. B
