Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, tidak ada rencana penjualan saham, melainkan opsi skema tukar guling aset (ruislag) dengan pemerintah pusat antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
Sebelumnya, terencana untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melepas saham BIJB Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka.
Menurut Gubernur Dedi, wacana tersebut muncul dari pembahasan bersama pemerintah pusat.
Hal ini didasari oleh beban fiskal berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar, lanjutnya, yang setiap tahunnya menopang operasional BIJB Kertajati.
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat, karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” jelasnya, Jumat (23/1/2026).
Gubernur Dedi menuturkan, hingga kini belum ada kepastian BIJB Kertajati dapat beroperasi optimal dan menghasilkan pendapatan mandiri untuk menutupi biaya operasionalnya sendiri.
“Kepastian Kertajati bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional itu sampai sekarang belum terlihat,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti kebijakan transportasi yang dinilainya tidak sinkron, dengan di satu sisi pemerintah mendorong penerbangan ke Kertajati, tapi di sisi lain Bandara Halim Perdanakusuma tetap beroperasi dan ditambah kehadiran Kereta Cepat Whoosh dari Jakarta ke Bandung.
“Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Bandara Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” tuturnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Gubernur Dedi mengusulkan agar kawasan Kertajati dialihkan fungsinya menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri da usulan itu diklaim mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” katanya.
Dia menyebutkan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat sudah dilakukan, termasuk dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pertahanan.
Saat ini, prosesnya tinggal menunggu penentuan opsi yang akan diambil. “Saya sudah bertemu Mensesneg, juga sudah berkoordinasi dengan Menhan, tinggal menunggu opsinya saja.”
Opsi yang ditawarkan Pemprov Jabar adalah skema tukar guling aset dengan mengusulkan agar aset Bandara Husein Sastranegara, kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan sekitarnya diserahkan ke daerah, sedangkan BIJB Kertajati menjadi aset pemerintah pusat.
“Opsi saya adalah tukar aset. Husein, PT DI, dan sekitarnya diserahkan ke Pemprov, sedangkan Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat,” ujar Gubernur Dedi.
Dengan mengelola Bandara Husein Sastranegara, Pemprov Jabar menilai pengembangan dapat dipacu lebih cepat karena infrastruktur dan pasarnya sudah terbentuk.
“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” katanya.
Gubernur Dedi kembali menegaskan skema ini murni tukar guling, bukan penjualan. “Bukan jual aset, tapi tukar. Jadi kita mengelola Husein, Kertajati diserahkan ke pusat.”
Terkait dengan perbedaan nilai aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, dia menambahkan, hal itu bisa diselesaikan melalui mekanisme penilaian (appraisal).
“Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah,” ungkapnya.
Mengenai rencana tersebut direalisasikan, Gubernur Dedi menyatakan, masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Saya menunggu pusat. Namun dari Mensesneg sudah ada sinyal, saya sudah diminta bertemu dengan salah satu direktur di sana,” ujarnya. B
