Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubud Kemenhub) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X pada 17 – 18 November 2025 di Sentani, Papua.
Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah pengawasan serta memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan penerbangan di enam provinsi di Papua, terutama dalam menjaga keselamatan, keamanan dan konektivitas udara yang menjadi penopang aktivitas masyarakat.
Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan bahwa penguatan peran pengawasan teknis di Papua menjadi prioritas utama.
Dia menjelaskan, pentingnya menjaga standar keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk memastikan proses sertifikasi dan standar layanan berjalan sesuai ketentuan.
“Papua memiliki karakteristik geografis dan operasional yang unik. Karena itu, kualitas pengawasan di wilayah ini harus dijalankan dengan ketelitian dan disiplin yang tinggi,” ujar Lukman.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya peran sentral penerbangan perintis penumpang dan kargo sebagai urat nadi konektivitas di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat, serta laut.
Penetapan koordinator wilayah perintis untuk tahun 2025 – 2026 telah disesuaikan berdasarkan evaluasi kebutuhan masyarakat, tingkat keterisolasian dan efektivitas subsidi agar layanan benar – benar menjangkau daerah yang membutuhkan.
Program ini, termasuk subsidi pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi bandara tanpa depo, diarahkan untuk memastikan mobilitas penduduk, distribusi logistik dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga.
“Setiap rupiah subsidi harus tepat sasaran. Program penerbangsn perintis penumpang dan kargo memastikan masyarakat Papua tetap memiliki akses pangan, layanan kesehatan, serta ruang untuk beraktivitas ekonomi,” jelasnya.
Pada Rakorwil ini turut membahas sejumlah materi strategis yang menunjang efektivitas pengawasan penerbangan di Papua.
Paparan mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini menjadi fokus awal guna memastikan seluruh unit kerja memahami potensi risiko yang dapat memengaruhi operasional penerbangan, serta pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mitigasinya.
Kemudian, materi terkait penanganan awal dugaan pelanggaran Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga diperdalam agar personel memahami alur pelaporan, prosedur penindakan awal hingga mekanisme eskalasi kasus secara tepat.
Dengan pemahaman yang seragam, diharapkan setiap temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai koridor hukum.
Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penyelenggaraan penerbangan perintis dilakukan secara komprehensif, termasuk pemenuhan standar operasional, kesiapan armada dan integritas pengawasan keselamatan.
“Hal ini bertujuan memastikan layanan perintis tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses yang sangat terbatas,” tutur Lukman.
Tidak lupa, Rakorwil juga menyoroti aspek kesehatan pegawai sebagai elemen penting dalam mendukung tugas pengawasan yang memiliki risiko operasional tinggi.
Kesiapan fisik dan mental pegawai dipandang sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem keselamatan penerbangan.
Selain itu, penegasan mengenai tugas dan tanggung jawab PPPK turut diberikan, agar seluruh personel memahami peran strategisnya dalam meningkatkan efektivitas layanan publik.
Menutup rangkaian kegiatan Rakorwil, Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo berharap kolaborasi antara seluruh satuan kerja semakin solid, sehingga kualitas pengawasan penerbangan di Papua terus meningkat.
“Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, upaya menjaga keselamatan, keamanan, dan keterhubungan masyarakat Papua melalui transportasi udara diharapkan dapat berjalan semakin optimal,” tutur Achmad.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, para Kepala Otoritas Bandar Udara dan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara di wilayah Papua.
Kehadiran unsur TNI dan Polri, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan penerbangan lainnya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keselamatan, keamanan dan keberlangsungan layanan transportasi udara di Papua. B
