PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menegaskan penyertaan modal tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati tetap dibutuhkan untuk menjaga operasional, keamanan dan keselamatan penerbangan.
Menurut Corporate Secretary Group Head Angkasa Pura Indonesia Arie Ahsanurrohim, dukungan modal, termasuk setoran Pemprov Jabar sekitar Rp100 miliar per tahun masih diperlukan, mengingat kondisi bandara yang belum mencapai titik profitabilitas.
“Sebagai salah satu pemegang saham sekaligus pengelola, kami menilai penyertaan modal tersebut diperlukan, khususnya untuk pemeliharaan fasilitas, operasional bandara, serta aspek keamanan dan keselamatan,” jelasnya.
Arie menuturkan, jika setoran modal tidak dilakukan, terdapat potensi penurunan tingkat layanan (service level) bandara. “Jika penyetoran tersebut tidak dilakukan, potensinya service level akan turun.”
Dia mengakui bahwa kondisi BIJB Kertajati hingga saat ini belum memberikan keuntungan finansial, tapi penyertaan modal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan para pemegang saham yang telah diatur dalam perjanjian.
“Sesuai dengan pernyataan Pak Gubernur, setoran modal tersebut pada prinsipnya juga sudah diatur dalam shareholders agreement,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan operasional, Arie menegaskan bahwa InJourney Airports terus berupaya meningkatkan kinerja bandara, termasuk dengan membuka peluang rute penerbangan baru.
“Tentunya saat ini kami sedang berproses dengan seluruh pihak terkait untuk pembukaan rute – rute penerbangan baru,” katanya.
Terkait dengan pernyataan Gubernur Jabart Dedi Mulyadi yang mengindikasikan opsi penghentian pendanaan, bahkan penyetopan operasional BIJB Kertajati, Arie menilai keputusan tersebut perlu dibahas bersama seluruh pemegang saham.
“Mengenai hal tersebut tentunya harus dilakukan pembahasan bersama seluruh pemegang saham agar konsekuensi dari keputusan itu tidak menimbulkan persoalan lain,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi mengindikasikan akan menghentikan pendanaan operasional tahunan BIJB Kertajati yang mencapai sekitar Rp100 miliar dalam salah satu unggahan videonya.
Dia dalam video tersebut mempertanyakan efektivitas pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar, yang sekitar Rp 50 miliar di antaranya digunakan untuk kebutuhan manajemen operasional bandara.
Mengingat tingginya biaya operasional dan minimnya kontribusi ekonomi, Dedi menegaskan segera mengusulkan skema Tukar Kelola aset kepada pemerintah pusat.
Dia juga akan menawarkan pengalihan fungsi BIJB Kertajati menjadi pangkalan pertahanan TNI Angkatan Udara sekaligus kawasan industri pertahanan nasional.
Sebagai imbal balik, Pemprov Jabar menginginkan pengelolaan penuh Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. B
