Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan jalur Mass Rapid Transit (MRT) ke Tangerang Raya dengan rute Cikarang – Balaraja yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek MRT Tangerang Raya ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi kemacetan yang kerap terjadi di jalur utama Jakarta – Merak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Harapan kami ini bisa segera dieksekusi karena ini harapan masyarakat,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, di Tangerang, Rabu (10/9/2025)
Enam Stasiun MRT di Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi antardaerah, jalur MRT Cikarang – Balaraja akan melewati 11 stasiun di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.
Jumlah tersebut, enam stasiun akan dibangun di Kabupaten Tangerang dengan rute yang membentang sekitar 12 kilometer (km) sampai dengan 20 km.
“Enam stasiun itu mulai dari Kecamatan Bitung, Curug, Cikupa, sampai ke Balaraja. Mungkin tiga kecamatan ada stasiun, rencananya begitu,” jelas Soma.
Pembangunan jalur MRT ini diproyeksikan menjadi moda transportasi massal modern yang tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Soma menekankan bahwa kemacetan parah di Jalan Tol Jakarta – Merak menjadi alasan utama mengapa MRT sangat dibutuhkan masyarakat Tangerang Raya.
“Kepadatan di Tol Jakarta – Merak sudah luar biasa. Paling tidak kalau itu sudah dibangun bisa membantu mengurai kemacetan,” ujarnya.
Selain fungsi transportasi, Pemkab Tangerang juga menyiapkan strategi untuk menjadikan MRT sebagai penggerak ekonomi lokal.
Setiap stasiun nantinya dilengkapi kios – kios yang menjual produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masyarakat sekitar.
“Jadi, setiap stasiun itu bisa menjadi kebangkitan ekonomi. Nantinya tiap stasiun kita buka kios menjual produk UMKM kita, di sana pasti akan tumbuh,” kata Soma.
Dengan hadirnya MRT Cikarang – Balaraja, Kabupaten Tangerang optimistis terjadi percepatan pertumbuhan wilayah, terutama di sektor transportasi, perdagangan dan pariwisata.
Kehadiran moda transportasi modern ini juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah pusat mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif di wilayah penyangga Kota Jakarta. B
