Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa reaktivasi rel kereta api tahun ini sebagian besar dilakukan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memetakan sejumlah titik rel yang akan diaktifkan kembali di Jawa Barat.
Saat ini, pemerintah tengah mendorong pengembangan sektor kereta api besar – besaran untuk mendorong dekarbonisasi dan mengurangi beban jalan raya.
“Sementara kan sebagian besar ada di Jawa. Ada di Jawa Barat dan di Jawa Tengah,” ujar Menhub di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Namun demikian, dia menambahkan, proses reaktivasi akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Menurutnya, reaktivasi rel kereta api ini perlu mengingat kereta merupakan transportasi yang paling digemari masyarakat.
“Kita tentunya juga harus melihat kepada anggaran yang tersedia, tapi keinginan kita untuk melakukan reaktivasi kereta. Karena seperti kita ketahui bahwa kereta merupakan salah satu moda transportasi publik yang sangat digemari oleh masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau,” tutur Menhub.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah berkoordinasi dengan Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menambah jumlah gerbong dan elektrifikasi kereta.
Dia menegaskan bahwa sektor transportasi menyumbang 22% terhadap emisi karbon dan dari angka tersebut, sekitar 89% emisi karbon disumbangkan transportasi darat.
Selain itu, lanjut Menko AHY, penambahan gerbong kereta dilakukan untuk mendorong peralihan pengguna kendaraan pribadi ke kereta.
Dia menjelaskan, pemerintah juga akan mereaktivasi rel kereta di Jawa dan langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mobilisasi penumpang, melainkan juga sebagai angkutan logistik dan menurunkan beban di jalan raya dan menekan peredaran truk Over Dimension Overload (ODOL).
“Saya sudah bicara dengan Kementerian Perhubungan, dengan KAI misalnya, bagaimana kita akan menambah jumlah gerbong – gerbong kereta listrik yang sekali lagi bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya,” ungkapnya di Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta. B
