Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membutuhkan solusi untuk masalah konektivitas angkutan udara di wilayah terdepan dan terluar, sehingga Pemerintah Provinsi Kepri mempertimbangkan penawaran pembelian pesawat perintis amfibi produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad tengah mempertimbangkan tawaran pembelian pesawat perintis amfibi tersebut.
“Tawaran yang disampaikan oleh Kementrian BPN/Bappenas melalui skema pembelian pesawat perintis amfibi produksi anak bangsa, yakni PT Dirgantara Indonesia, dengan pesawat N219 seharga kurang lebih Rp100 miliar sangat kita pertimbangkan,” jelasnya.
Menurut Ansar, pemerintah berencana meningkatkan konektivitas di daerah terluar dan terdepan melalui konektivitas udara.
Percepatan “jembatan udara” di Kepri merupakan bagian dari pilot project Kementrian BPN/Bappenas melalui program Transformasi Ekonomi Kepulauan Riau menuju Indonesia Emas 2045.
Program tersebut sekaligus mendukung tumbuh kembang industri dirgantara Indonesia melalui PTDI.
Perusahaan ini akan mulai memproduksi pesawat apmfibi N219, untuk memenuhi permintaan kebutuhan pesawat perintis untuk wilayah terluar dan terdepan.
Dengan hadirnya “Jembatan Udara” di Kepri, maka akan banyak memberikan manfaat besar, terutama dalam percepatan masuknya investasi.
“Kesungguhan kita menyambut baik program dari Kementrian BPN/Bappenas,” ungkap Ansar.
Kabupaten Natuna akan menjadi pilot project atau proyek rintisan transportasi pesawat amfibi N 219. Rencana tersebut akan direalisasikan pada tahun 2025.
Sementara itu, Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan melalui keterangan pers mengatakan, pemerintah pusat memahami bahwa kendala aksesibilitas keluar masuk Natuna menjadi masalah utama beranda utara Indonesia itu.
Jadi, lanjutnya, pemerintah pusat melakukan pengembangan proyek rintisan pesawat amfibi N 219.
Menurut Gita, pengembangan aksesibilitas menggunakan pesawat amfibi di Natuna adalah yang paling tepat, mengingat kondisinya sebagai wilayah kepulauan.
“Kami akan langsung meninjau di salah satu pulau, untuk memastikan wilayah waterbase airport harus mendukung terlebih dahulu,” ungkapnya.
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Bappenas dan PTDI.
“Dengan kondisi wilayah kepulauan, pengembangan rencana Sea Plane N 219 adalah solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah accesibility bagi wilayah perbatasan,” tuturnya.
Namun, Rodhial mengingatkan bahwa dalam merencanakan reformasi ekonomi perlu sebuah pemahaman selain kebutuhan infrastruktur, sumber daya manusia di wilayah tersebut juga sangat penting. B
