Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya haji tahun 2026 turun Rp2 juta per jemaah dibandingkan dengan tahun lalu, meski harga avtur naik.
“Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta walaupun harga avtur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini,” jelasnya saat menyampaikan taklimat dalam rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 senilai Rp87,4 juta per jemaah.
Jumlah tersebut turun jika dibandingkan dengan BPIH tahun 2025 yang berjumlah Rp89,4 juta.
Kepala Negara menuturkan, pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat, termasuk berupaya mengurangi masa antrean haji.
“Kita sekarang berjuang, Alhamdulillah saya dapat laporan antrean haji sekarang tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026 antrean haji paling lama 26 tahun dan saya berjuang untuk lebih ringkas lagi,” tuturnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia telah mendapat lahan di Makkah untuk pembangunan kampung haji, yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah perjalanan haji nasional.
“Saya sudah mengajukan dan di prinsip sudah disetujui saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi, nanti terminal itu khusus untuk haji kita supaya lebih cepat masuk dan keluar,” ungkapnya.
Pemerintah dan DPR sudah menetapkan BPIH 2026 rata – rata sebesar Rp87.409.365 per jemaah reguler, atau turun sekitar Rp2 juta dari tahun sebelumnya.
Calon jemaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.193.806 (62%), sedangkan sisanya ditanggung nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Kebijakan tersebut resmi berdasarkan rapat Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR, dengan Nilai Manfaat (BPKH) sebesar Rp33.215.559, serta masa antrean mulai tahun 2026, diproyeksikan maksimal 26 tahun. B
