Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) harus dilakukan secara terintegrasi agar mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, mengatakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi kebutuhan mendesak.
“Pasalnya, keterbatasan kapasitas Pelabuhan Boom Baru serta tingginya potensi ekspor komoditas unggulan Sumatra Selatan yang selama ini masih harus melalui pelabuhan di provinsi lain,” ujarnya.
Menko AHY menuturkan, Pelabuhan Tanjung Carat tidak boleh dibangun sepotong – sepotong dan harus terintegrasi dengan akses jalan, konektivitas logistik, serta kawasan pendukungnya agar dampaknya maksimal bagi ekonomi daerah.
Dia menambahkan, pembangunan pelabuhan tersebut sejalan dengan visi Asta Cita dan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan infrastruktur bernilai tambah, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sebab, lanjutnya, Sumsel memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan industri pengolahan yang membutuhkan pelabuhan berkapasitas besar untuk meningkatkan daya saing ekspor.
Selain pelabuhan, pemerintah pusat dan daerah juga membahas penanganan infrastruktur pendukung, seperti perbaikan jalan nasional dan jalan tol, penanganan lintasan sebidang kereta api, serta pembangunan flyover untuk memperlancar arus logistik.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur berperan mengorkestrasi lima kementerian teknis agar pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat berjalan selaras, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan akses jalan hingga integrasi dengan jaringan transportasi dan kawasan industri.
Terkait dengan pembiayaan, Menko AHY menegaskan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), tetapi juga membuka peluang investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna memastikan proyek berjalan berkelanjutan. B
