Pemerintah menilai operasional industri perhotelan di Indonesia selama tahun 2025 cukup berat, karena adanya tekanan ekonomi, perubahan pola belanja hingga dinamika pasar, sehingga membuat tingkat okupansi hotel mengalami penurunan signifikan, terutama pada awal tahun.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, rata – rata tingkat hunian hotel pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun 2025 menjadi tahun yang cukup berat bagi pelaku usaha perhotelan. Secara rata – rata tingkat okupansi tercapai lebih rendah 3,27 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya pada Rapat Kerja Nasional I PHRI 2026 di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah.
Penurunan paling tajam terjadi pada Maret 2025, dia menambahkan, yakni ketika tingkat hunian hotel hanya mencapai 33,56%.
“Angka tersebut turun 9,85 persentase dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024,” ungkap Menpar.
Menurut Widiyanti, kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan pola belanja pemerintah dan masyarakat pada awal tahun, serta pertumbuhan ekonomi yang relatif melambat di level 4,87%.
Meski menghadapi tekanan, lanjutnya, menilai industri perhotelan tetap menunjukkan ketangguhan.
Tren pemulihan terlihat pada paruh kedua tahun 2025, dengan tingkat okupansi yang terus meningkat secara bertahap.
Pada Desember 2025, tingkat hunian hotel mencapai 56,12%, menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun.
“Selisih kinerja dibandingkan tahun sebelumnya juga semakin mengecil, menandakan proses pemulihan yang berjalan,” jelasnya.
Selain itu, kalangan perhotelan melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk terus konsisten menjalankan praktik pengelolaan sampah secara mandiri sebagai pilar penting mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Menpar menegaskan, isu sampah berada dalam kondisi krusial dan menjadi perhatian serius pemerintah.
Penguatan kesadaran bersama dan langkah nyata di tingkat pelaku usaha, dia menambahkan, dinilai sangat menentukan keberhasilan agenda nasional penanganan sampah.
“Ini tercermin dari berbagai langkah tambahan untuk meningkatkan kesadaran serta penguatan pengelolaan sampah mandiri. Presiden Prabowo Subianto juga telah menginisiasi Gerakan Indonesia ASRI,” tuturnya.
Di tingkat Kabinet Merah Putih, kementerian dan lembaga tengah menggulirkan berbagai inisiatif masif guna mengakselerasi penyelesaian persoalan sampah.
Selain menjalin kerja sama dengan mitra internasional, pengembangan program Waste-to-Energy menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern dan terintegrasi.
Dalam konteks tersebut, Menpar berpandangan bahwa praktik pengelolaan sampah mandiri oleh hotel dan restoran akan memberikan kontribusi konkret terhadap agenda nasional sekaligus memperkuat citra destinasi yang bersih, serta berdaya saing.
Upaya ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan.
Selama ini, PHRI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kualitas layanan dan memperkuat daya saing pariwisata nasional.
Oleh karena itu, kata Menpar, kolaborasi yang telah terjalin diharapkan semakin solid, termasuk dalam merespons tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
“Kami mengimbau dan mengajak pengusaha perhotelan dan restoran untuk menerapkan serta melanjutkan upaya pengelolaan sampah mandiri, sebagaimana surat dari Menteri Lingkungan Hidup yang dipertegas melalui surat Deputi Bidang Investasi dan Industri Kementerian Pariwisata,” katanya.
Selain isu lingkungan, dia menuturkan, perubahan lanskap pariwisata pada tahun 2026.
Pergeseran preferensi wisatawan semakin mengarah pada kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan kebugaran, serta pencarian pengalaman yang bermakna dan imersif dengan layanan yang nyaman dan personal.
Tren ini menuntut industri untuk beradaptasi dan menghadirkan standar layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.
Ke depan, Menpar menegaskan komitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi aktif antara pemerintah dan industri guna merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran terhadap berbagai persoalan di lapangan.
Dialog yang konstruktif dinilai penting agar setiap aspirasi dan tantangan dapat direspons secara cepat dan terukur.
“Saya berharap kita terus mengedepankan ruang diskusi internal yang konstruktif untuk setiap aspirasi maupun tantangan yang muncul,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sektor pariwisata merupakan bentuk investasi strategis dalam membangun provinsi, kabupaten dan kota yang inklusif serta berkelanjutan.
Di Jawa Tengah, sebanyak 1.000 desa wisata telah memiliki Surat Keputusan Kepala Daerah, menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, provinsi ini juga mengembangkan wisata ramah Muslim yang mencakup penyediaan restoran halal, fasilitas ibadah dan layanan pendukung lainnya.
“Selain itu, konsep aglomerasi sedang dikembangkan, dengan Solo sebagai proyek percontohan yang mengintegrasikan pariwisata, perdagangan dan investasi dalam satu ekosistem pembangunan,” ujarnya.
Gubernur Luthfi berharap skema aglomerasi tersebut dapat direplikasi di wilayah lain guna memperkuat daya saing destinasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa perjalanan organisasi selama 57 tahun tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan.
Namun, dia meyakini bahwa kerja keras pengusaha perhotelan dan restoran merupakan kontribusi nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Sejumlah tantangan yang dihadapi industri antara lain kompetisi tidak sehat dari akomodasi ilegal, regulasi yang dinilai memberatkan, seperti perubahan klasifikasi baku lapangan usaha hotel dan kendala terkait aturan restoran dan sertifikasi halal. B
